Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu hambatan utama UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro, manajemen pengelolaan tradisional dengan modal kecil, tidak memiliki badan hukum, belum tersentuh secara menyeluruh dari pelayanan lembaga keuangan formal (bank).
Citra UMKM dalam lingkup makro masih perlu ditingkatkan disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, lambatnya pelayanan pemasaran dan sebagainya. Pencitraan ini lebih disebabkan karena informasi yang ada belum memadai sehingg perlu dilakukan pengembangan informasi tentang UMKM di masyarakat. Meski demikian disadari, bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk menjaga citra UMKM, di antaranya dengan peningkatan mutu produk sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional.
Masalah kemandirian UMKM kerap terbentur pada persoalan keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemasaran, dan permodalan. Di samping itu, pola pembinaan terhadap UMKM oleh pemerintah yang dilakukan selama ini, sebagian di antaranya dianggap telah menimbulkan berbagai ketergantungan, yang berakibat pada rendahnya tingkat kompetisi di antara mereka. Karena itu upaya peningkatan kemandirian harus terus dilakukan dengan mengurangi berbagai intei-vensi pemerintah, dengan menjadikan UMKM sebagai mitra.
Menyangkut persoalan sumberdaya manusia dalam pemberdayaan UMKM, masih banyak ditemukan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang berbagai hal yang menyangkut profesionalisme bisnis. Etos kewiraswastaan dan penguasaan teknis produksi dan penanganan aspek manejerial, masih terlihat lemah. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang terampil, pengetahuan dan memiliki etos, serta komitmen moral yang tinggi, perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mencapai hasil yang optimal.
Tingkat profesionalitas manajemen UMKM belum dilakukan secara optimal dan kurang diperhatikan. Sehingga terkesan kegiatan usaha dilakukan dengan apa adanya tanpa inovasi. Oleh sebab itu, masih perlu terus diupayakan pelatihan-pelatihan manajemen dan keterampilan teknis, serta upaya-upaya lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaan.
Cakupan dan skala usaha pada umumnya masih relatif terbatas, menjadikan UMKM tidak dapat berkembang dan bersaing secara optimal. Oleh sebab itu harus diantisipasi secara seksama, dalam format pengembangan UMKM yang tepat.
Kerjasama usaha antar UMKM dan antara UMKM dengan pelaku usaha lain, baik secara vertikal maupun horisontal, tampak masih belum berkembang secara memadai, maka diperlukan adanya konsepsi pengembangan yang terintegrasi. Kerjasama usaha merupakan faktor cukup penting dalam pengembangan usaha, maka lemahnva networking tentu mampu mempengaruhi kinerja yang kurang optimal. Oleh sebab itu perlu diwujudkan sebuah jaringan usaha yang kuat dan terpadu.
Dari segi permodalan UMKM yang relatif terbatas dan akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pernbiayaan yang relatif masih sangat terbatas akan mempengaruhi terhadap kelayakan ekonomi dan rendahnya kredibilitas usaha dihadapan kreditur. Pengembangan lembaga permodalan merupakan langkah baik yang perlu direalisasikan.
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa UMKM diliputi oleh kelemahan-kelemahan internal dan juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan eksternal. Persoalan-persoalan tersebut, diperkirakan akan tetap mewarnai kegiatan usaha UMKM. Melihat kondisi internal dan kecenderungan proses globalisasi, liberalisasi perdagangan, serta geliat otonomi daerah, maka tantangan untuk memberdayakan UMKM, akan semakin kompleks dengan dimensi yang semakin luas.
Strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka pengembangkan UMKM melalaui (1) Memperkuat kelembagaan dengan (a) memperluas akses terhadap sumber permodalan khususnya perbankan, (b) memperbaiki lingkungan kegiatan UMKM dan menyederhanakan prosedur perijinan, (c) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, manajemen, teknologi dan informasi, (2) Memperluas kesempatan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: (a) Pengembangan usaha melalui keterpaduan program dan fasilitasi Pemerintah (Kota, Propinsi dan Pusat serta Perguruan Tinggi), (b) Peningkatan integritas antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi, (c) Pengembangan usaha melalui pendekatan klaster sesuai dengan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif untuk mampu meningkatan efisiensi usaha yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing di pasar lokal, regional, nasional dan internasional, (3) Peningkatan peran UMKM dalam proses peningkatan kualitas SDM, industrialisasi dan percepatan pengalihan teknologi, dan, (4) pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku UMKM, atau antara UMKM dengan Usaha Besar, BUMN/D.
Di era global, semakin ketatnya persaingan dan pentingnya peranan UMKM dalam pembangunan menuntut pemikiran yang lebih terpadu dan komprehensif. Melalui sistem kelembagaan yang kondusif maka potensi dan peran strategisnya akan menggairahkan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan berbagai keunggulan dan kendala yang ada.
Sebagai dasar strategi pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM, membutuhkan dukungan kondisi yang sinergis dari pemerintah, akademisi, pengusaha maupun masyarakat, sejak dari hulu hingga hilir.
Dosen Prodi Agribisnis UMG
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




