Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Radar History: Dana Proyek Ronggohadi Dipungli

Y
PUNGLI PROYEK: Arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro tentang dugaan pungli proyek Ronggohadi (DOKUMEN RADAR BOJONEGORO)
PUNGLI PROYEK: Arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro tentang dugaan pungli proyek Ronggohadi (DOKUMEN RADAR BOJONEGORO)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Praktik pungutan liar (pungli) menyengsarakan masyarakat. Kejadian ini tidak hanya terjadi beberapa tahun belakangan melainkan jauh sejak puluhan hingga ratusan tahun silam. Seperti dilansir dalam arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro edisi 3 Oktober 2003.

Praktik pungli diduga terjadi dalam pencairan dana Proyek Ronggohadi di Kecamatan Modo. Dana Rp 10 juta yang cair disunat Rp 2 juta oleh pihak kecamatan setempat.

‘’Pemotongan dana itu katanya untuk biaya administrasi, tapi tidak ada kuitansinya. Hanya Desa Sambungrejo yang berhasil mendapat kuitansi,’’ kata salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Modo yang enggan disebut namanya.

Advertisement

Sumber itu menjelaskan, dana Proyek Ronggohadi sebenarnya Rp 20 juta setiap desa. Dana itu untuk proyek fisik desa. Tetapi, dana yang cair baru separo, yakni Rp 10 juta. Padahal, lanjut dia, proyek fisiknya rata-rata sudah selesai, dengan dana dari hasil pinjaman pihak ketiga. Karena itu, pemotongan dana tersebut dianggap sangat memberatkan desa penerimanya.

‘’Ada kekhawatiran, dana kedua nanti juga akan dipotong Rp 2 juta. Jika itu yang terjadi, berarti total dana yang diterima desa nanti tinggal Rp 16 juta, bukan Rp 20 juta,’’ katanya.

Advertisement

Selain itu, lanjut sumber tersebut, pencairan dana itu juga dipakai pihak kecamatan untuk menekan kepala desa agar segera melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB). ‘’Kalau PBB-nya belum lunas, dana tersebut tidak akan dicairkan,’’ jelasnya.

Camat Modo Sutedjo hingga berita ini diterbitkan belum bisa dikonfirmasi terkait kabar pemotongan dana tersebut. Menurut stafnya, Sutedjo sedang bertugas ke desa. Namun, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Slamet Budiyono membenarkan, bahwa dana Proyek Ronggohadi Rp 20 juta per desa dan kini baru cair Rp 10 juta.

Namun, untuk kasus pemotongan dana itu, Slamet mengaku belum menerima laporan. Menurut dia, para camat pernah dia kumpulkan dan diwanti-wanti menyalurkan dana itu sesuai prosedur yang ada. ‘’Kalau kejadian itu benar, jelas penyelewengan. Saya akan - mengeceknya,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, pada 2003 terdapat 461 desa di Lamongan yang mendapat dana Proyek Ronggohadi. Di Kecamatan Modo, ada lima desa penerima dana tersebut. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Beri Atensi Dugaan Pungli Oknum Kejari Blora

Beri Atensi Dugaan Pungli Oknum Kejari Blora

Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan vonis kasus penendangan kucing, menyita perhatian pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

CLOW Soroti Dugaan Pungli Vonis Penendang Kucing

CLOW Soroti Dugaan Pungli Vonis Penendang Kucing

Cat Lovers in The World (CLOW) Solo temui Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan keberatan atas dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat dalam pelaksanaan putusan kerja sosial terhadap terpidana kasus

Radar History: Sembilan Pejabat Diduga Terlibat Kasus Pengiriman Jati Ilegal

Radar History: Sembilan Pejabat Diduga Terlibat Kasus Pengiriman Jati Ilegal

Pada 23 tahun silam terjadi kasus pengiriman kayu jati ilegal yang diduga melibatkan sembilan pejabat. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer