
LAMONGAN, Radar Lamongan – Sejumlah wilayah di Lamongan cukup strategis, untuk menarik minat investor mendirikan industri baru. DPRD Lamongan memberikan perhatian terhadap perkembangan industrialisasi ke depan. Terutama meminimalisasi dampak dan memaksimalkan manfaat industri di Kota Soto. Sebab, selama ini masih kerap muncul keluhan warga akibat dampak industri. Sehingga, perlu adanya aturan dalam penyelenggaraan industri.
Ketua Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (F-PNRI) DPRD Lamongan, Naim mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan propemperda tentang penyelenggaraan bidang industri. Nantinya, diakui Naim, terdapat aturan kepada investor terhadap lingkungan, tenaga kerja, hingga perizinan.
‘’Kerangkanya di situ, sehingga nanti para investor yang mau masuk Lamongan, yang ingin berusaha, harus benar sesuai aturan, karena itu nanti keterkaitannya dengan perda tata ruang,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (15/10).
Naim memastikan, nantinya aturan harus relevan dengan kondisi di Lamongan. Sehingga, tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Aturan penyelenggaraan industri ini sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi hal negatif dari industrialisasi. Namun, diakuinya, aturan juga memperhatikan percepatan pembangunan ekonomi.
‘’Harapannya sebagai komitmen awal, agar Lamongan menjadi daerah Industri, untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan ekonomi, kemudian untuk upaya meningkatkan PAD,’’ imbuhnya.
Sekretarif Fraksi PAN DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri menuturkan, terkait perizinan industri tetap dalam lingkup online single submission (OSS), yang sudah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Lamongan.
‘’Kalau dari segi izin, harapan saya, dinas wajib menjadikan bahan pertimbangan sebagaimana dalam asas kecermatan,’’ ucap Ketua Komisi A DPRD Lamongan tersebut.
Dia memberikan contoh, ketika ada investor ingin mendirikan industri di lahan produktif, maka dari OPD terkait tidak menerbitkan izin. Sehingga, Hamzah berharap, nantinya lahan produktif pertanian tetap terjaga. Sebab, industri disentralkan di lahan yang tidak produktif.
‘’Kalau izin itu diberikan pada perusahaan yang berlokasi di daerah yang padat penduduk dan produktif, itu nanti potensi konflik sangat besar,’’ terangnya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




