
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 93 kelompok tani (Poktan) diajukan dalam program petani mandiri (PPM) di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023. Dengan pagu anggaran sekitar Rp 17 miliar.
Kemungkinan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 500 ribu perhektar. Dari sebelumnya Rp 1,5 juta per hectare.
Sehingga menjadi Rp 3 juta untuk setiap hektare lahan. Setiap poktan menerima jumlah anggaran berbeda-beda. Tergantung luas lahan.
Kepala Bidang SDM dan Pembiayaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Yuni Arba'atun mengatakan, tahun ini ada 38 poktan mendapat bantuan PPM di APBD 2023. Dengan total pagu anggaran sekitar Rp 7 M.
‘’PPM periode pertama sudah selesai di anggaran induk. Kemudian, akan kami lanjutkan dalam PPM periode kedua di P-APBD 2023,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, PPM periode pertama per hektare tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Tapi, untuk PPM periode kedua rencana naik.
Yakni, menjadi tidak lebih dari Rp 3 juta perhektare. PPM ini merupakan bantuan berupa hibah uang.
Jadi, kami transfer berupa uang ke rekening poktan. Kemudian, dibelanjakan berupa benih dan pupuk oleh poktan. ‘’Segala transaksi dilakukan secara nontunai. Termasuk pembagian kepada anggota juga sudah dalam bentuk barang,’’ lanjutnya.
Yuni menegaskan, pengadaan barang dalam PPM dilakukan oleh masing-masing poktan, bukan DKPP.
Setiap poktan terdapat tim pelaksana (timlak) yang melakukan belanja. Kemudian, disalurkan kepada petani tergabung dalam poktan sesuai dengan luas lahan.
‘’Jadi, setiap anggota mendapat bantuan berbeda-beda juga. Misalnya, untuk petani dengan luas lahan kurang dari 1 hektar akan mendapat bantuan lebih sedikit. Dibanding luas lahan satu hektare,’’ jelasnya. (ewi/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




