Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi C: Satgas PPA Sebatas Formalitas

MM
PARENTING: Bermain bersama menjadi salah satu cara membangun kedekatan orang tua dan anak. (YANA DWI KURNIYA WATI/RDR.BJN)
PARENTING: Bermain bersama menjadi salah satu cara membangun kedekatan orang tua dan anak. (YANA DWI KURNIYA WATI/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai belum menjadi isu strategis di pemerintah kabupaten (pemkab). Ditunjukkan masih maraknya kasus asusila anak dan tidak ada perlindungan korban di dalamnya. Satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) dianggap belum memenuhi fungsinya.


Advertisement

Hingga rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang tak kunjung disahkan. ‘’Kami menekankan agar satgas PPA dengan jumlahnya yang besar hingga sekitar 1.600 itu diberdayakan,” ujar Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Mochlasin Afan kemarin (13/8).

Dia melanjutkan, dalam satgas PPA harus ada proses seleksi sesuai kualifikasi. Tidak hanya mengedepankan kuantitas atau jumlah. Tetapi juga diberi peningkatan kapasitas dengan pelatihan.

‘’Kalau dibebankan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB), tentu tidak ada fokusnya. Mereka membahas stunting, KB, dan perlindungan perempuan dan anak. Anggarannya juga tidak jelas,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Advertisement

Sebelumnya, sebanyak delapan kasus asusila anak terlapor hingga Agustus. Sehingga menurut Afan, ini menjadi perhatian dan kemungkinan banyak kasus tidak terlapor. Karena anggapan perempuan dan anak merupakan privat domestik.

‘’Mereka tidak ingin kasus itu diketahui pubik, padahal ini harus menjadi urusan publik untuk diselesaikan bersama. Baik pemkab maupun pemerintah pusat,” bebernya.

Mirisnya, raperda PPA belum menjadi isu strategis. ‘’Pernah dibahas dan periode ini saya ajukan kembali tapi belum menjadi prioritas,” ungkapnya. Dia menegaskan, untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menguatkan kelembagaan. Yakni, satgas PPA, DP3AKB, serta regulasi.

Advertisement

Sementara itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Hima mengatakan, berdasar analisis selama ini tidak ada pendampingan korban kasus asusila anak. ‘’Kecuali kalau lapor DP3AKB. Itu pun hanya sebatas formalitas saja. Hanya menggugurkan kewajiban,” pungkasnya. (yna/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APPA Minta Pemerintah Bojonegoro Perkuat Pencegahan Perzinaan Berujung Diska

APPA Minta Pemerintah Bojonegoro Perkuat Pencegahan Perzinaan Berujung Diska

Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro, Nafidatul Hima mengatakan, terdapat perbedaan penanganan antara kasus perzinaan yang telah mengakibatkan kehamilan dan yang belum menimbulkan kehamilan.

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer