
LAMONGAN, Radar Lamongan - Target pendapatan asli daerah (PAD) dari uji tera atau tera ulang tahun depan bakal dihapus. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, Anang Taufik, menjelaskan, sesuai regulasi terbaru, tahun depan uji tera tidak dikenai biaya.
‘’Jadi tidak ada target PAD tahun depan kalau regulasi diterapkan. Tapi, pelayanan tera tetap ada," jelasnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Lamongan.
Anang mengatakan, dasar hukum pelayanan tera jelas, UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, Permendag No 67 Tahun 2018 tentang alat ukur timbang, takar, dan perlengkapan wajib tera. Serta, Perda Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan metrologi legal.
Menurut dia, ada 17 jenis pelayanan yang sudah ditangani Metrologi Kabupaten Lamongan. Seperti meter kayu, takaran, tangki ukur mobil bahan bakar minyak, timbangan ban berjalan, timbangan pengecek dan penyortir, timbangan pegas, timbangan cepat, dan pompa ukur bahan bakar minyak.
Anang menuturkan, tera ulang wajib bagi semua jenis alat ukur atau timbangan. Pedagang dapat membawa timbangannya ke kantor dinas.
Sementara uji tera SPBU biasanya setahun sekali. Jika tidak melakukan tera ulang, maka pedagang atau pengusaha bisa dikenai sanksi sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 dan Perda Kabupaten Lamongan 13 Tahun 2019. Sanksinya bisa berupa denda dan kurungan.
"Untuk tera SPBU, dari pemilik sudah sadar dan selalu menghubungi dinas kalau waktunya pembaruan. Sebaliknya kesadaran pedagang kecil yang pelu terus didorong," tuturnya.
Tahun ini, target PAD dari tera ulang Rp 150 juta. Realisasi hingga bulan ini Rp 100 juta lebih. Menurut Anang, target PAD itu ada kenaikan Rp 50 juta dibandingkan tahun lalu. (rka/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




