RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sebanyak 6.250 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Blora terdampak penangguhan. Penerima tersebut terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Dari jumlah tersebut, yang mengajukan reaktivasi masih di bawah 10 persen.
Kepala Dinsos P3A Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, penangguhan berdasarkan data transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online (judol). Bagi warga yang merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, tersedia mekanisme sanggahan.
"Hingga kini, tercatat 575 pengajuan reaktivasi bansos terkait judol maupun pekerjaan lain," ujarnya.
Dari 6.250 KPM yang ditangguhkan, terbanyak di Kecamatan Randublatung dengan 803 penerima. Disusul Banjarejo 684 penerima, Kedungtuban 613, Kradenan 452, Todanan 438, dan Ngawen 436 penerima.
Sementara jumlah paling sedikit berada di Sambong dengan 164 penerima, disusul Japah 188 penerima, Jiken 193 penerima, serta Bogorejo 203 penerima.
Dari jumlah 575 KPM yang mengajukan reaktivasi, saat ini sudah ada 252 pengajuan berkaitan dengan judol. Sebanyak 231 masih dalam proses, 20 telah disetujui, dan satu pengajuan mendapat persetujuan Pusdatin.
Luluk menegaskan, penangguhan bukan berarti sifatnya hanya sementara. Penerima yang masih memenuhi kriteria dapat kembali diusulkan.
"Usulan langsung ke kantor desa atau kelurahan Dinas Sosial. jika memenuhi syarat pasti akan diusulkan kembali, " jelasnya.
Saat ini Dinsos masih berupaya penerima bantuan yang terdampak, menjaga, dan berhati-hati dalam menggunakan rekening tersebut.
"Harapannya, semua bisa dipulihkan kembali, yang terpenting jangan sekali-kali mencoba namanya judol atau sejenisnya," pungkasnya. (ozi/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
