
BLORA, Radar Bojonegoro - Jelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hari ini (14/2), amplop pelicin suara mulai berhamburan. Ironisnya, tidak sedikit warga justru manantikan pecahan uang Rp 20.000 hingga Rp 100.000 tersebut.
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Blora tegaskan politik uang merusak demokrasi. Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Blora M. Fatah mengecam adanya praktik politik uang jelang pemilu. Sebab, praktik tersebut dapat merusak tatanan demokrasi dan merendahkan hak rakyat sebagai pemilih.
’’Di NU, politik uang tidak diperbolehkan. Dalam kajiannya, dihukum haram. Karena masuk dalam suap,” katanya. Fatah mengatakan, para calon yang maju dalam pemilu baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, maupun presiden menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Mengedepankan visi dan misi serta program para calon bila nanti terpilih. Bukan malah menebar uang untuk meraup suara. ’’Harus diarahkan dengan visi misi dan program yang akan dilakukan oleh para calon. Supaya pemilu bisa demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Blora M. Syaifuddin mengatakan, politik uang sudah hampir menjadi bahan pembicaaran setiap hajatan pemilu. Ketika politik uang digunakan untuk memengaruhi suara pemilih itu tergolong sebagai suap.
’’Dalam Islam memang dilarang. Karena efek ke depannya pasti ada bagi demokrasi,” tegasnya. Ia membenarkan, bahwa politik uang sudah menjalar ke akar masyarkaat. Menurutnya, butuh pembelajaran politik kepada masyarakat agar memilih berdasar ideologis. Dalam hal ini, partai politik harusnya melakukan pendidikan poltik itu.
’’Ini kan kerja-kerja partai politik yang harus dilakukan bersama. Bagaimana partai politik ini melakukan pembelajaran politik,” katanya. Walaupun politik uang sudah menjalar, menurutnya ada beberapa orang yang sudah sadar untuk tidak menerima.
Bahkan, ada yang unik. Warga yang ditemuinya punya prinsip terima uangnya, tapi yang memberi uang tidak dipilih. Pihaknya mendorong agar pemilu ini tidak menyalahi aturan. ’’Rakyat hanya dijadikan basis lumbung suara, ke depannya diabaikan. Ketika nuntut program, tidak dihiraukan,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu warga Nglanjuk, Kecamatan Cepu tidak ingin disebutkan namanya mengaku, sedang menunggu serangan fajar dari para calon legislatif (caleg). Ia mengaku, menyaksikan beberapa tetangga dan temannya sudah mendapatkan uang dari calon DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten.
’’Belum ada informasi. Tapi, teman dan tetangga saya sudah dapat (uang) dari beberapa caleg,” ungkapnya kemarin (13/2). Ia membeberkan, beberapa yang ia dapati nilai uang di amplop yang diterima beragam. Mulai dari besaran Rp 20.000, Rp 50.000, hingga Rp 100.000.
Pemberian tersebut ditujukan agar mencoblos nomor caleg tertentu pada surat suara nantinya. ’’Biasanya malam hingga pagi sudah ramai amplop. Saya belum dapat ini,” ucapnya. (luk/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




