RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rencana besar Pemkab Blora memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD) lewat penyertaan modal harus berhadapan dengan kondisi fiskal yang kian terbatas.
Efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer ke daerah (TKD), membuat sejumlah agenda penyertaan modal yang sudah dipatok dalam regulasi tak terealisasi.
Dalam dua tahun anggaran yakni 2024 dan 2025, uang daerah yang mengalir sebagai penyertaan modal ke BUMD hanya sekitar Rp 18,5 miliar. Penerima terbesar adalah Bank Blora Artha dengan total sekitar Rp 15,4 miliar.
Kabid Akuntansi BPPKAD Blora Danang Suryo menyampaikan, Pemkab Blora sebelumnya telah menyusun peta penyertaan modal melalui Peraturan Bupati (Perbup) Blora Nomor 11 Tahun 2024. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp 85 miliar untuk penyertaan modal enam BUMD sepanjang 2024 hingga 2027.
Namun, rencana tersebut tidak otomatis menjadi realisasi. Besaran yang dicairkan setiap tahun mengikuti kemampuan keuangan daerah. ‘’Melihat kondisi tersebut terlihat dari laporan keuangan daerah, di 2024 masih ada tiga BUMD yang menerima tambahan modal. Setahun setelahnya, jumlah penerimanya menyusut menjadi satu,’’ jelasnya.
Baca Juga: Enam BUMD di Blora Sumbang PAD Capai Rp 405 Miliar dalam Lima Tahun
Menurutnya pada 2024, Pemkab Blora menargetkan penempatan modal Rp 21,4 miliar. Dana tersebut dirancang untuk lima BUMD. Yakni Bank Jateng Rp 8,5 miliar, BPR BKK Rp 1,3 miliar, Bank Blora Artha Rp 10 miliar, BWU Rp 750 juta, serta BPE Rp 850 juta.
Selanjutnya, Bank Jateng memperoleh Rp 2,2 miliar. Kemudian BPR BKK menerima Rp 800 juta. Sedangkan Bank Blora Artha mendapat alokasi paling besar, yakni Rp 6,9 miliar.
‘’Akan tetapi, pelaksanaannya jauh di bawah target. Total yang terealisasi sekitar Rp 10 miliar,” ujarnya.
Kondisi lebih ketat terjadi pada 2025. Dari empat BUMD yang masuk daftar penerima dengan total rencana Rp 18,2 miliar, hanya Bank Blora Artha yang akhirnya mendapat suntikan modal.
Rencana awalnya, Bank Jateng memperoleh Rp 6,2 miliar, BPR BKK Rp 1 miliar, Bank Blora Artha Rp 10 miliar, serta BWU Rp 1 miliar. ‘’Realisasinya hanya untuk Bank Blora Artha sebesar Rp 8,5 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan begitu Bank Blora Artha menjadi BUMD yang paling banyak mendapatkan tambahan modal dalam dua tahun tersebut. Totalnya mencapai sekitar Rp 15,4 miliar.
Sementara itu, agenda penyertaan modal 2026 praktis berhenti. Tidak ada pencairan dari APBD murni tahun ini. Padahal, regulasi sebelumnya memproyeksikan penyertaan modal Rp 22,8 miliar kepada lima BUMD.
Bank Blora Artha bahkan dirancang memperoleh Rp 12 miliar. Selain itu, Bank Jateng Rp 6,2 miliar, BPR BKK Rp 1 miliar, BWU Rp 1 miliar, serta PDAM Rp 2,6 miliar.
‘’Pada APBD murni tahun ini belum ada pencairan penyertaan modal ke BUMD,” jelas Danang. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah