RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pengerjaan proyek fisik berpotensi molor, dan penyerapan anggaran bakal menjadi kebiasaan menumpuk di akhir tahun. Sebab, hingga kemarin (15/4) belum dilelang. Khususnya proyek pengaspalan jalan.
Alasannya, harga aspal naik, sehingga butuh revisi regulasi tentang harga perkiraan sendiri (HPS).
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro akan survei ulang untuk menyesuaikan HPS terbaru.
Kepala DPUBMPR Bojonegoro, Chusaivi Ivan Rachmanto mengatakan, penyesuaian tidak hanya dilakukan pada aspal, tetapi juga seluruh bahan material konstruksi yang ikut mengalami kenaikan harga.
''Bahan material semua akan disesuaikan dengan HPS terbaru. Karena selain aspal, harga material seperti besi dan lainnya juga naik,'' katanya Selasa (14/4).
Baca Juga: Harga Aspal Melonjak, Kontraktor Proyek Wilayah Blora Kelimpungan
Ia menjelaskan, lonjakan harga ini perlu melakukan pembaruan perhitungan sebelum proyek dilelang. Langkah ini dinilai penting agar tidak memberatkan kontraktor sekaligus memastikan kualitas pekerjaan tetap optimal.
Selain itu, akan mengevaluasi volume pekerjaan pengaspalan jalan. Perbaikan perencanaan sejak awal akan lebih efektif dibandingkan melakukan revisi saat proyek sudah berjalan.
''Sebelum diluncurkan (tender), lebih baik diperbaiki sekarang. Dengan perubahan HPS dan volume pekerjaan ini diharapkan tidak memberatkan kontraktor dan pengerjaan bisa maksimal,'' jelasnya.
Pada 2026 ini, total pembangunan jalan aspal di Bojonegoro direncanakan dalam 20 paket dengan panjang rata-rata sekitar 400 meter per paket, atau total sekitar 8 kilometer.
Sementara itu, kenaikan harga aspal terpantau cukup signifikan. Pada tahun sebelumnya, harga aspal dalam HPS masih berada di kisaran Rp 1,2 juta per ton. Namun, kini kini mencapai Rp 1,5 juta per ton. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana