RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Teka-teki mengenai pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Blora akhirnya terjawab. Hingga tahun depan mendatang, pemkab belum bisa memastikan adanya rekrutmen abdi negara tersebut. Saat ini, daerah masih dalam posisi wait and see menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora Heru Eko Wiyono mengungkapkan, kepastian rekrutmen tahun ini hingga tahun depan memang masih buram. Menurutnya, segala kebijakan pengadaan pegawai sangat bergantung pada arahan pusat, meski anggaran tahun berjalan sudah tersedia.
"CPNS tahun 2026 belum dipastikan, bisa dilakukan tahun anggaran berjalan. Renbut (rencana kebutuhan) kita sudah ada, eksisting berapa, yang masih ada berapa. Semisal ada instruksi dari pusat langsung diadakan," ujar Heru kepada Jawa Pos.
Heru menjelaskan, jika sewaktu-waktu lampu hijau dari pusat menyala, pihaknya segera tancap gas melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). Langkah ini krusial untuk memetakan angka kebutuhan prioritas di setiap instansi. "Nanti ada OPD akan diundang lagi untuk update data Renbut," imbuhnya.
Menengok ke belakang, Pemkab Blora memang tengah fokus menuntaskan penataan tenaga honorer. Salah satunya melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-Pw). Tercatat, rekrutmen CPNS terakhir kali digelar pada medio 2024 lalu.
"Terakhir tahun anggaran 2024, formasinya 208, yang masuk 197. Lalu terdapat 11 formasi tidak ada yang mendaftar," jelasnya.
Menariknya, untuk menyiasati kekosongan kursi yang tak terisi tersebut—terutama posisi dokter spesialis—pemkab mengambil langkah taktis. Kekosongan itu kini ditutup melalui rekrutmen mandiri dengan skema biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. "Untuk mencukupi tenaga teknis ada yang kita sekolahkan," sambung Heru.
Di sisi lain, nasib rekrutmen tenaga pendidik juga masih menjadi tanda tanya. BKPSDM masih menunggu regulasi apakah formasi guru ke depan tetap menggunakan jalur PPPK atau kembali membuka peluang CPNS.
Kondisi ini cukup mendesak mengingat banyaknya posisi kepala sekolah yang saat ini hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). "Belum diketahui itu (CPNS guru). Sementara ini banyak kepala sekolah yang diisi oleh Plt, bahkan beberapa sudah diisi oleh guru PPPK senior," pungkasnya. (ozi/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana