RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Hal ini termuat dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dalam pencatatan swakelola.
Program dibawahi badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) ini digarap oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro). Pagu anggarannya Rp 169,2 juta dengan nilai realisasi Rp 166,7 juta.
Ketua LPPM Unigoro Laily Agustina Rahmawati membenarkan, bahwa pihaknya yang menggarap RPKD Bojonegoro 2025-2029. Menurutnya, saat ini sudah selesai tinggal finishing atau finalisasi. "Betul, baru kali ini (kami menyusun RPKD-nya)," kata perempuan kerap disapa Laily itu.
Dia menjelaskan, tahap kajian penyusunan RPKD dimulai dari kondisi tingkat kemiskinan daerah. Mengkaji dan menganalisis data sekunder tentang garis kemiskinan (GK), jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman, kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan persentase kemiskinan ekstrem.
Dilanjutkan faktor penyebab utama kemiskinan. Dikaji dengan data primer dan sekunder dengan pendekatan tiga kemiskinan meliputi kemiskinan struktural berupa akses terhadap pendidikan; lapangan pekerjaan dan pendapatan; infrastruktur dasar; dan layanan kesehatan.
Juga, kemiskinan kultural berupa motivasi dan etos kerja; ketergantungan dan budaya konsumtif; serta ketimpangan gender.
"Juga dilakukan kajian kemiskinan natural. Antara lain tentang kondisi geografis daerah terpencil dan sulit dijangkau; ketergantungan sumber daya alam (SDA); dan kerentanan terhadap bencana alam," jelasnya.
Laily melanjutkan, setelah di tahap dua analisis maka ditentukan program dsn strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
"Hasil kajian ini nantinya disinkronkan dengan program prioritas bupati dan wakil bupati serta RPJMD Bojonegoro 3025-2029," katanya. Untuk survei, lanjut dia, dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada keluarga miskin di tiga kategori.
Yakni, Bojonegoro wilayah tengah, wilayah Bengawan Solo, dan kawasan hutan dengan jumlah desil 1-3 terbanyak di masing-masing kecamatan yang ditentukan. "Untuk survei dan wawancara ada 30 desa tersebar di 27 kecamatan kecuali Kecamatan Kota (tidak termasuk)," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah mengatakan, penyusunan RPKD sudah ada di periode-periode sebelumnya.
Sedangkan, untuk lembaga pelaksana, kata dia, sesuai komitmen untuk menjalin kerja sama dengan lembaga kajian yang ada Bojonegoro.
Namun, saat disinggung lebih jauh dampak penyusunan RPKD apakah membawa perkembangan dan mengurangi persentase kemiskinan, pria kerap disapa Gunawan itu hanya berharap semoga ada kebaikan. "Semoga ada kebaikan dan semakin baik," katanya. (yna/bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko