RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - TERJADI selisih anggaran antara nota kesepakatan KUA-PPAS dengan R-APBD, di KUA-PPAS sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5,8 triliun di R-APBD.
Kemudian defisit anggaran untuk tahun depan yang ditutup dengan silpa, pada KUA-PPAS disebut Rp 2,7 triliun.
Berubah menjadi Rp 1,8 triliun di R-APBD. Sejumlah fraksi ikut mempertanyakan selisih Rp 928 miliar itu.
Sementara, pendapatan daerah masih sama di Rp 4,5 triliun dan sisi pembiayaan Rp 512 miliar.
Namun, ini bakal dibahas lebih lanjut di badan anggaran (banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
‘’Penyesuaiannya belum dibahas. Di 13-14 November baru pembahasan tingkat komisi. Dilanjutkan, 24-25 November pembahasan di tingkat banggar,” kata Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.
Penyorotan perubahan besaran anggaran di KUA-PPAS dengan R-APBD juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Sutikno.
Dia berpendapat bahwa sebenarnya antara KUA-PPAS dan Peraturan Daerah (Perda) APBD harusnya sama.
‘’Sebab, KUA-PPAS itu dokumen awal yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Sedangkan, APBD adalah rancangan akhir yang akan menjadi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Sehingga, lanjut dia, dalam realisas anggaran tidak terjadi perbedaan. Sementara itu, pria kerap disapa Tik itu mengatakan, keputusan lebih lanjut akan dibabahas di banggar dengan TAPD. ‘’Akan ada pembahasan di banggar bersama TAPD,” bebernya.
Sedangkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Ahmad Supriyanto mengatakan, R-APBD itu lebih realisastik. ‘’Lebih realistik APBD 2026,” katanya. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko