RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Rombongan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) hadir ke Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dalam bagian tur kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Kamis malam (24/7). Sebelumnya rombongan juga berkunjung ke Pati dan Blora, dan menutup kunjungan dengan berkunjung ke Mojokerto dan Probolinggo.
Rombongan juga memilih untuk bermalam di Balen, tepatnya di Desa Sidobandung di rumah-rumah warga setempat. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menggelar Rembuk Desa bersaa berbagai kepala desa di sekitar wilayah tersebut, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Brawijaya.
Wakil Mendes PDT, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, mayoritas daerah di Indonesia merupakan pedesaan. Sehingga wilayah desa menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan dan ketahanan negeri.
“Ada 75.266 desa di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 91 persen luas wilayah di Indonesia adalah desa. Tidak kurang dari 202 juta warga ber-KTP berasal dari desa, dan ada banyak sekali potensi yang berada di sana,” jelas Riza.
Pandangan Riza, ada tiga tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan desa. “Yang pertama sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, dan ketiga adalah pembiayaan atau pemodalan,” lanjutnya.
Kemendes PDT sengaja menggelar rembuk desa dan rela menginap di rumah warga agar dapat mendengar langsung keluhan masyarakat setempat. “Apa yang menjadi aspirasi, keluhan, harapan dan masalah desa saat itu juga langsung dicarikan solusinya oleh Pak Menteri (Mendes PDT, Yandri Susanto),” klaim Riza, membuka sesi rembuk desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto turut menegaskan kembali alasan dirinya ingin bermalam di rumah masyarakat desa. “Ini merupakan bagian dari cara kami mendekatkan diri dengan masyarakat desa. Dan pada akhirnya kedudukan kita di mata Allah SWT juga sama,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Yandri juga berniat terlibat dalam kegiatan masyarakat sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lain. “Mungkin juga sambil menanam cabai, nanam terong atau menilik potensi desa sebagai bagian dari pendekatan kami, termasuk rembuk desa malam ini,” jelasnya.
Menteri yang sedang menempuh pendidikan doktorat (S-3) tersebut mengarahkan Pemkab Bojonegoro untuk menganjurkan pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian dana desa untuk ketahanan pangan. Nantinya, hasil program ketahanan pangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan dana desa Rp 400 miliar setiap tahun di Bojonegoro, 20 persennya boleh untuk ketahanan pangan, seperti yang sudah dilaksanakan dengan program Gayatri (Gerakan Ayam Petelur Mandiri) dan sebagainya, serta program lain seperti pertanian dan perikanan,”
Bahkan Yandri juga mengusulkan agar setiap RT dalam satu desa dapat memproduksi bahan pangan yang berbeda, dikemas dalam bentuk kompetisi. “Misal RT1 menanam cabai, RT 2 tomat, kemudian sebelahnya sawi, kemudian sebelahnya lagi beternak lele, dan seterusnya,” jelasnya.
Dengan gagasan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memiliki kepastian pasokan pangan yang tercukupi dari masyarakat. “Karena kalau mengandalkan yang ada di pasar saja tidak akan mencukupi, sehingga saya berharap Bojonegoro dapat benar-benar mandiri dalam sisi pangan. Jadi nantinya dalam program MBG dari Bojonegoro, oleh Bojonegoro, untuk Bojonegoro,” papar Yandri.
Di samping hal tersebut, Yandri juga menjelaskan, meskipun sudah ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus tetap berjalan. Sehingga alih-alih saling bersaing, keduanya dapat saling berjalan bersama satu tujuan.
"BUMDes dan Kopdes yang berdiri di desa jangan dibenturkan, karena tujuannya sama-sama membangun kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana