RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pendidikan menjadi satu-satunya bidang yang mendapat pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini di Bojonegoro
Berdasar data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, pagu DAK fisik untuk Kabupaten Bojonegoro hanya ada untuk bidang pendidikan. Yakni, sekitar Rp 524 juta.
Tidak dianggarkan untuk bidang lainnya, seperti sektor kesehatan, jalan, sanitasi, kelautan perikanan, irigasi, dan pertanian.
Berbeda dengan Kabupaten Lamongan, DAK Fisik bidang pendidikan mendapat pagu sekitar Rp 3,2 miliar, bidang kesehatan Rp 2,5 miliar, dan sanitasi Rp 6,2 miliar. Sehingga, total pagu DAK fisik yang didapatkan Lamongan sekitar Rp 12 miliar dari APBN 2025.
Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno menyampaikan, alokasi DAK fisik merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Apabila Pemda tidak mengajukan usulan, tidak ada pagunya. DAK fisik di Bojonegoro yang mendapat pagu dari APBN hanya pada bidang pendidikan.
‘’Kemungkinan kegiatan (di bidang lainnya) tersebut sudah dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),’’ ujarnya.
Baca Juga: Dampak Efisiensi Anggaran: DAK Pendidikan Kabupaten Blora Ditarik Pusat, Perbaikan Sekolah Tersendat
Berbeda dengan Kabupaten Lamongan, menurut Teguh sapaannya, Kabupaten Lamongan mengajukan usulan untuk DAK fisik pada berbagai bidang. Untuk bidang jalan, kelautan perikanan, irigasi, dan pertanian di awal tahun terdapat dananya.
Namun, karena terkena efisiensi dari pusat, dananya hilang. Apabila kegiatan sudah dikontrakkan dan terkena efisiensi. Maka, bisa ditunda untuk tahun depan atau didanai dengan APBD.
Berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro yang memang sejak awal tidak mengajukann usulan untuk DAK fisik, selain untuk bidang pendidikan.
‘’Kabupaten Lamongan sisa bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi (yang mendapat pagu tahun ini dari APBN, karena lainnya terdampak efisiensi),’’ terangnya.
Dia menyampaikan, untuk rincian DAK fisik tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bojonegoro. Terbagi atas, SD sekitar Rp 200 juta dan untuk SMP sekitar Rp 324.9 juta. Namun, pagu tersebut belum salur hingga hari ini (3/7). Karena petunjuk teknis (juknis) baru terbit akhir Juni tahun ini.
‘’Belum salur. Juknis dari Kementerian Pendidikan baru terbit akhir Juni. Kemungkinan saat ini sedang proses,’’ pungkasnya. (ewi/msu)