RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro hingga 30 April lalu sekitar 38 persen, atau Rp 398 miliar dari target Rp 1 triliun. Sehingga, masih tersisa sekitar 62 persen.
Berdasar data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 398,4 miliar. Turun sekitar 1,47 persen dibanding persentase tahun lalu.
Sebab, target di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga mengalami kenaikan. ‘’Pendapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan,” ujar Kepala Bapenda Bojongoro Yusnita Liasari kemarin (8/5).
Menurut dia, PAD per 30 April 2025 sekitar Rp 398,4 miliar atau 38,21 persen dari target dipasang Rp 1,04 triliun. Sedangkan, di periode yang sama di 2024 di angka Rp 358,6 miliar atau 39,68 persen dari Rp 904 miliar.
Menurutnya, hal ini cukup baik dari sisi realisasi nilai pendapatan. Karena mengalami peningkatan. ‘’PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” imbuh dia.
Lia melanjutkan, untuk pendapatan pajak daerah sudah terealisasi 30,66 persen atau Rp 71,2 miliar dari target Ro 232,3 miliar. Kemudian, di retribusi daerah tercapai 17,87 persen atau Rp 5,1 miliar dari target dipasang Rp 28,7 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah terealisasi 96,18 persen atau Rp 128 miliar dari target Rp 133,1 miliar.
Serta, lain-lain PAD yang sah tercapai 29,91 persen atau Rp 194 miliar dari target Rp 648,6 miliar. ‘’Terjadi peningkatan target PAD tahun ini. Sebelumnya Rp 904 miliar tapi di tahun ini Rp 1,04 triliun. Kenaikan ini berdasarkan perhitungan,” jelasnya.
Perhitungan itu di antaranya berkaitan potensi daerah hingga pendapatan tahun lalu. sedangkan, untuk potensi dilihat dari kondisi di lapangan. Bisa bersumber dari pajak hingga retribusi pasar dan hotel maupun resto. Dia menjelaskan, untuk resto dikenakan pajak jika penghasilan kotor lebih dari Rp 5 juta per bulan.
Sementara itu, perempuan sebelumnya menjabat kepala dinas penanaman modal dna pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) itu menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil terus memacu realisasi pendapatan. Karena tinggi rendahnya pendapatan berdampak pada pembangunan daerah.
‘’Kalau pendapatan tinggi pembangunan semakin masif dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau menurun atau sedikit bisa berdampak pada pengurangan program. Di sini kami terus berupaya memacu OPD penghasil. Ada OPD penghasil masih rendah biasanya karena ada periode pendapatannya atau belum realisasi sumber. Misal RPH (rumah pemotongan hewan) di disnakkan,” jelasnya.
Lia menambahkan, upaya dilakukan pihaknya untuk memacu peningkatan pendapatan di OPD penghasil di antaranya rekonsiliasi setiap bulan dan evaluasi. Hasilnya dibahas dan dituangkan di perubahan APBD atau P-APBD. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana