RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Bojonegoro pada Kamis pagi (1/5) berlangsung dengan damai dan kondusif. Pemkab Bojonegoro membuka pintu diskusi untuk organisasi perangkat daerah (OPD), industri dan buruh melalui pertemuan di Pendapa Malowopati.
Selain menjadi sarana update mengenai kondisi industri dan buruh Kota Ledre, pertemuan tersebut juga menjadi sarana bagi buruh untuk menyampaikan suara kepada Pemkab Bojonegoro. Hadir dalam acara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Asisten II, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Amir Syahid, jajaran Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD, Mitroatin, dan para buruh serta serikat pekerja dipimpin oleh Ketua SPSI Bojonegoro, Anis Yuliati.
Total terdapat 54 lembaga dan industri yang turut serta dalam pertemuan tersebut. Industri dan usaha yang terwakilkan beragam, mulai dari buruh Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), pekerja kesehatan, buruh konstruksi dan pekerjaan umum, pekerja migran, perhotelan, retail, hingga media massa.
Kepala Disperinaker Bojonegoro, Amir Syahid melaporkan jumlah pengangguran di Bojonegoro mengalami penurunan pada tahun lalu. Kurang lebih dua ribu jiwa penduduk Kota Ledre berhasil memperoleh mata pencaharian pada 2024.
“Tahun 2023 terdapat sekitar 24 ribu pengangguran, sementara pada 2024 turun menjadi 22 ribu. Semoga pada 2025 angka pengangguran dapat terus menurun hingga tidak ada pengangguran,” jelas Amir.
Amir melanjutkan, pertemuan dilaksanakan agar terjalin hubungan harmonis antara pemerintah, pelaku usaha dan pekerja di Kota Ledre. Sehingga suasana industri dapat adem ayem, dan para pekerja lebih tenang dalam menjalankan usaha.
“Jadi permintaan serikat pekerja untuk bertemu dengan pemerintahan telah terpenuhi tepat pada 1 Mei di Pendopo,” tambah Amir.
Sementara itu, Ketua PC FSP RTMM SPSI Bojonegoro Anis Yuliati meminta agar Pemkab dapat menjaga kepastian status dan kesejahteraan buruh. Ada beberapa tuntutan utama yang disampaikan Anis mewakili suara kaum buruh Kota Ledre, bermuara pada revisi UU Ketenagakerjaan di tingkat nasional.
Yang pertama, buruh menolak kenaikan cukai rokok pada 2026. Kemudian turut serta menolak pembuatan peraturan cukai pemanis makanan dan minuman oleh pemerintah pusat.
“Ada isu bahwa makanan dan minuman bakal dikenakan cukai,” jelas Anis.
Secara spesifik untuk kawasan Kota Ledre, selain penolakan kenaikan cukai, Anis juga meminta adanya perubahan terhadap peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Karena di Bojonegoro, pabrik rokok menyerap tenaga kerja dalam jumlah luar biasa, serta banyak pula petani tembakau,” ujar Anis.
Kemudian, Anis meminta tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh industri.
“Jika UMK terlalu tinggi, pasti juga banyak terjadi PHK. Jadi hubungan dengan pemerintah tetap harmonis, semua terkaver, kita masih bekerja dan melindungi lapangan kerja,” papar Anis.
Anis menuntut kepastian pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Kami berharap pencairan pada tahun 2026 lancar, tidak ada halangan seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan nilai yang sama sebesar Rp 2 juta,” ungkap Anis.
Dengan tuntutan telah tersampaikan, Anis turut mengajak kaum buruh agar suasana Bojonegoro tetap kondusif.
“Mari kita jaga samawah dengan produktivitas baik agar penjualan lancar, cukai tidak naik, dan kita amankan Bojonegoro. Tidak ada demo, pekerja di sini tidak anarkis dan dapat diajak berkomunikasi,” imbaunya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memberikan apresiasi penyampaian tuntutan tersebut.
“Selaku pimpinan Kabupaten Bojonegoro saya mendukung industri padat karya. (Tuntutan) Insya Allah coba kita perjuangkan bersama, demi kemaslahatan dan kemakmuran Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
Selain berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Bojonegoro turut mendukung hak-hak buruh agar mendapatkan penghidupan layak dan perlindungan memadai.
“Mulai hari ini mari kita jaga kondusivitas antara pemerintah dan serikat buruh, sehingga seluruh problematika bisa terpecahkan dengan baik, damai dan kondusif,” jelas Wahono yang juga anggota pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. (*/edo/cho)
Editor : Yuan Edo Ramadhana