BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Periode 2025-2030 Setyo Wahono-Nurul Azizah berkomitmen akan menuntaskan sepuluh isu strategis dalam program prioritas 100 hari setelah pelantikan.
Komitmen itu ditegaskan dalam sambutan paripurna serah terima jabatan (sertijab) kemarin (4/3).
Isu kemiskinan menjadi fokus hingga menggagas program pemutus rantai miskin dan penanganan stunting.
‘’Kami berkomitmen mewujudkan visi, misi, dan program priotitas atau unggulan 100 hari. Secara simultan dan terkoodinasi. Selaras dengan kebijakan provinsi dan nasonal,” jelas Bupati Setyo Wahono.
Pria kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo itu mengangkat sepuluh isu strategis. Di antaranya persentase kemiskinan yang masih di angka 11,69 persen atau 147.250 jiwa; tingkat paritispasi angkatan kerja yang masih 73,86 persen dan tenaga kerja tidak terserap sekitar 4,42 persen; dan persentase stunting yang masih 14,1 persen.
Dia melanjutkan, kualitas indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 72,75 persen dengan rata lama sekolah 7,59 tahun dan harapan lama sekolah 13,8 tahun.
Sedangkan, usia harapan hidup 74,19 tahun dan pengeluaran pendapatan Rp 11,2 juta. ‘’Namun, capaian IPM ini masih di bawah provinsi dan nasional,” ujarnya.
Isu strategis lain yang dibawa yakni seni budaya lokal yang belum bisa jadi kebanggaan dan daya saing daerah; transformasi ekonomi; pemerataan pembangunan; lingkungan hidup yang didominasi kawasan hutan dan rentan kerusakan; daerah rawan banjir dan kekeringan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
‘’Kondisi ekonomi masih didominasi sektor migas. Pertumbuhan ekonominya sebesar 2,47 persen dan nonmigas sebesar 5,17 persen. Pada 2024 pertumbuhan ekonomi fluktuatif karena sektor migas,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Wahono, untuk mengentaskan kemiskinan dan pengentasan stunting membuat program di antaranya bantuan kolam buis beton pemeliharaan lele; bantuan ayam petelur beserta kendang; bantuan sayur-mayur; domba kesejahteraan; rumah layak huni, listrik, dan air bersih untuk keluarga tidak mampu; beasiswa satu desa sepuluh sarjana; perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakat; dan BPJS ketenagakerjaan.
‘’Untuk mewujudkan semua program itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Butuh kolaborasi dan sinergi berbagai pihak,” tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, angka kemiskinan di Bojonegoro secara persentase masih di angka 11,69 persen.
Menurutnya, itu tidak sekadar angka. Harus ada progres signifikan. Termasuk di Jatim. ‘’Harus diturunkan secara presentatif maupun kuantitatif. Antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan harus in line (sejalan),” tegasnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana