KEKURANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro bisa berdampak buruk pada pelayanan pada masyarakat. Terutama kekosongan di posisi strategis. Sehingga, perlu inovasi dan peningkatan kapasitas sebagai solusi. Agar kepuasan layanan publik bisa tetap terjaga.
Wakil Rektor IKIP PGRI Bojonegoro Ima Isnaini Taufiqur Rohmah mengatakan, pada dasarnya setiap tahun Pemkab Bojonegoro selalu melakukan analisis kebutuhan kuota dan formasi ASN pada setiap bidang.
Kemudian hasil analisis kebutuhan tersebut diusulkan ke pemerintah pusat. Namun, usulan itu tentu dilakukan kajian kecukupan kemampuan anggaran oleh pemerintah pusat. ’’Hasil analisis inilah yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kuota yang diusulkan, pastinya dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang,” ungkapnya.
Ima mencontohkan, misalnya pemkab mengusulkan 1.119 formasi untuk CPNS. Namun, kuota yang disetujui hanya 762 formasi. Kondisi ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor pelayanan publik.
Menurut Ima kekurangan ASN di Bojonegoro dapat berdampak terhadap penyediaan layanan publik. Paling mendasar adalah dengan jumlah ASN yang terbatas, pelayanan kepada masyarakat bisa terhambat atau menjadi kurang efisien.
Proses administrasi, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan bisa mengalami keterlambatan atau tidak maksimal. Sehingga menimbulkan dampak turunan terhadap menurunnya tingkat kepuasan layanan publik
Namun di era internet of things (IoT) saat ini, dampak serta permasalahan tersebut dapat direduksi dan diminimalisir dengan inovasi layanan berbasis IoT. Saat ini, juga telah dikembangkan oleh pemkab.
’’Harapannya, inovasi tersebut secara signifikan dapat menjadi exit strategy terhadap permasalahan layanan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua STIE Cendekia Bojonegoro Nurul Mazidah menjelaskan, dampak kekurangan ASN tersebut membuat beban kerja pada pegawai yang tersisa meningkat dan dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, beberapa posisi strategis mungkin mengalami kekosongan, terutama jika tidak segera diisi melalui rekrutmen atau pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ’’Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, maka akan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, menurut Komisi A DPRD Bojonegoro, penurunan jumlah ASN dinilai tidak berpengaruh signifikan. Alasannya, terjadi perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan.
’’Jumlah personel berpengaruh, tapi tidak signifikan,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Mustakim kemarin (16/2). Dia mengatakan, prinsipnya kinerja pemerintahan ditentukan sejumlah faktor. Sehingga, penurunan jumlah ASN tidak berdampak signifikan.
Faktor itu di antaranya profesionalitas, integritas, dan manajerial yang efektif dan efisien. Terlebih, lanjut dia, di era seperti saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi dianggap sebagai peluang mempermudah pekerjaan.
Dia menambahkan, meski demikian tahun ini ada pengangkatan yang lumayan banyak. Yakni, sekitar 4.000 kuota PPPK. ’’Iya, semacam canggihnya teknologi mempermudah pekerjaan,” imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (irv/yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana