BLORA, Radar Bojonegoro – Badan usaha milik desa (BUMDes) yang ingin terlibat untuk menyuplai bahan program makan bergizi gratis (MBG) harus mempunyai legalitas hukum. Hingga saat ini belum ada yang terlibat. Karena masih melengkapi administrasi. Saat ini, penyedia bahan di dapur sehat mengandalkan supplier lokal.
Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Blora Faizin menerangkan, BUMDes yang berminat ikut menyuplai bahan untuk program MBG masih melengkapi administrasi. Sehingga, belum ada BUMDes yang terlibat menyuplai bahan masakan di dapur sehat.
Adapun jumlah BUMDes yang berminat juga belum diketahui jumlahnya. ’’Belum (diketahui jumlahnya). Masih pada proses kelengkapan administrasi,” terangnya. Faizin menegaskan, pihaknya selalu mendampingi dan melayani BUMDes yang berkonsultasi untuk mengurus administrasi dan pengajuan badan hukum.
Kementerian Desa (Kemendes) menyediakan aplikasi untuk memudahkan mengurus administrasi tersebut. ’’Kami bantu melalui aplikasi yang disediakan Kementerian Desa. intinya kami dan pendamping selalu siap untuk mendampingi semua BUMDes yang ingin mengurus legalitas administratifnya,” katanya.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blora Artika Diannita mengatakan, bahan-bahan yang diolah menjadi menu makanan di dapur sehat diperoleh dari supplier lokal. Ditanya terkait BUMDes yang bisa ikut menjadi bagian, pihaknya belum menjawab. ’’Untuk bahan makanan di dapur sehat kerja sama dengan supplier lokal,” ucapnya singkat.
Ketua Praja Blora Agung Heri Susanto mengungkapkan, keterlibatan BUMDes dalam menyuplai bahan untuk program MBG perlu pendampingan intensif. Pihaknya berharap selain pendamping yang sudah ada, dari pemkab juga turut memfasilitasi.
Agar BUMDes bisa terlibat dan tidak kebingungan. ’’Nah, sampai saat ini dari desa belum pernah diajak bicara di level kabupaten,” katanya. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana