Oleh: Munawar
Wakil Ketua PC GP Ansor Bojonegoro
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sejatinya lahir dari sebuah niat besar: memastikan generasi muda Indonesia memperoleh akses terhadap asupan gizi yang cukup, sekaligus menekan angka stunting yang selama ini menjadi persoalan serius pembangunan manusia.
Secara konseptual, program ini terdengar ideal. Negara hadir bukan hanya menjamin pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga memastikan mereka tumbuh sehat secara fisik agar mampu bersaing di masa depan.
Namun, sebagaimana banyak kebijakan publik lainnya, sebuah ide yang baik belum tentu berjalan sempurna ketika bertemu dengan realitas lapangan.
Polemik yang muncul di Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa hari terakhir dan banyak lagi tempat lainnya menjadi cermin penting untuk membaca program MBG secara lebih jernih, objektif, dan rasional.
Baca Juga: Opini: Berbalas Aksi Program MBG
Penutupan sementara sebanyak 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bojonegoro dan belum lagi di banyak tempat lainnya selama masa libur sekolah memunculkan persoalan yang tidak sederhana. Ribuan relawan turun ke jalan menyuarakan aspirasi, para mitra mengeluhkan kerugian ekonomi, sementara sejumlah aktivis dan masyarakat justru mempertanyakan efektivitas program tersebut secara lebih mendasar. Situasi ini menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar program distribusi makanan, tetapi telah melahirkan ekosistem sosial-ekonomi baru yang melibatkan begitu banyak kepentingan.
Persoalan pertama yang perlu dipahami adalah munculnya ketergantungan ekonomi baru. Dalam praktiknya, program MBG ternyata tidak hanya menyasar penerima manfaat seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Program ini juga menjadi sumber penghidupan bagi relawan dapur, pemasok bahan makanan, pelaku UMKM, hingga tenaga distribusi. Ketika operasional dihentikan sementara, rantai ekonomi tersebut ikut berhenti. Banyak pekerja harian kehilangan pendapatan, sementara mitra yang telah berinvestasi pada fasilitas dapur merasa dirugikan. Ini menunjukkan bahwa program sosial pemerintah, tanpa disadari, telah menciptakan pasar ekonomi baru yang membuat banyak orang menggantungkan hidupnya pada keberlanjutan kebijakan tersebut.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kritik yang berkembang. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya? Sejumlah laporan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan distribusi, kualitas makanan yang dipersoalkan, makanan yang tidak dikonsumsi siswa, hingga gangguan terhadap proses belajar mengajar karena guru ikut terbebani urusan distribusi makanan di sekolah. Kritik lain yang tak kalah penting adalah soal ketepatan sasaran. Jika program ini diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, maka efisiensi anggaran tentu menjadi pertanyaan serius.
Baca Juga: Cara Mengirim Tulisan Opini dan Cerpen ke Radar Bojonegoro, Berikut Ketentuannya
Di sinilah pentingnya melihat MBG bukan dengan pendekatan emosional, melainkan pendekatan kebijakan publik yang rasional. Demonstrasi besar-besaran relawan MBG di Bojonegoro menunjukkan bahwa program ini telah melahirkan basis dukungan sosial yang kuat. Namun dukungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang evaluasi. Dalam negara demokrasi, setiap kebijakan publik, terlebih yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, harus terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan perbaikan. Dukungan terhadap program pemerintah bukan berarti menolak evaluasi.
Pemerintah juga perlu jujur mengakui bahwa persoalan gizi anak Indonesia memang penting, tetapi pendekatan penyelesaiannya tidak boleh tunggal. Indonesia memiliki keragaman kondisi sosial yang sangat luas. Daerah dengan tingkat stunting tinggi tentu membutuhkan intervensi yang berbeda dibanding wilayah yang secara ekonomi relatif stabil. Karena itu, banyak kalangan mengusulkan agar MBG diprioritaskan pada daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), atau wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, bukan dijalankan secara seragam di seluruh Indonesia.
Selain itu, tata kelola program juga perlu diperbaiki. Pengawasan anggaran harus ketat agar tidak membuka celah korupsi. Standar kualitas makanan harus diawasi oleh tenaga yang benar-benar memahami ilmu gizi, bukan sekadar pihak pelaksana administratif. Bahkan, keterlibatan puskesmas, sekolah, kantin lokal, maupun orang tua murid dapat dipertimbangkan agar program lebih kontekstual dan tidak mengganggu aktivitas pendidikan.
Pada akhirnya, MBG bukan persoalan setuju atau menolak. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan sebuah program besar negara benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Kita tentu mendukung cita-cita besar pemerintah dalam membangun generasi sehat. Tetapi dukungan yang sehat adalah dukungan yang kritis, bukan dukungan yang membabi buta.
Polemik di Bojonegoro dan berbagai tempat lainnya memberi pelajaran berharga bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dibangun di atas niat baik. Ia membutuhkan desain yang matang, data yang akurat, pengawasan yang transparan, dan keberanian untuk mengevaluasi ketika ditemukan persoalan.
Karena pada akhirnya, program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia tidak boleh sekadar populer secara politik, melainkan harus benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat. Itulah cara paling jernih membaca polemik MBG hari ini.