Oleh:
Muhammad Rizky Firdaus
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Ketika harga beras naik, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah pemerintah, melainkan masyarakat. Dapur menjadi lebih mahal, pengeluaran meningkat, dan daya beli perlahan tertekan. Namun, pertanyaan yang jarang diajukan adalah: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kenaikan harga beras? Apakah petani, kebijakan pemerintah, atau justru tekanan dari pasar global?
Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Padahal, beras merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Jika dilihat sekilas, persoalan ini sering dianggap sebagai masalah domestik, seperti produksi yang menurun atau distribusi yang tidak lancar. Namun, jika ditelaah lebih dalam, realitasnya jauh lebih kompleks.
Pasar pangan saat ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kondisi dalam negeri. Faktor global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta kebijakan ekspor dari negara produsen beras turut memengaruhi harga di pasar internasional. Ketika negara-negara pengekspor membatasi ekspor, pasokan global menyusut dan harga melonjak. Dampaknya, negara seperti Indonesia ikut merasakan tekanan tersebut.
Di sinilah persoalan harga beras menjadi jelas sebagai isu intermestik, yaitu pertemuan antara dinamika global dan kebijakan domestik. Negara tidak bisa hanya fokus pada produksi dalam negeri, tetapi juga harus merespons perubahan yang terjadi di tingkat global.
Baca Juga: Opini: Haji, Antara Panggilan Langit dan Realitas Bumi
Pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan memilih untuk melakukan impor beras sebagai langkah menjaga stabilitas harga. Secara jangka pendek, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menahan lonjakan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan impor juga menimbulkan konsekuensi yang tidak kecil.
Indonesia memiliki lebih dari 27 juta petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Ketika beras impor masuk dalam jumlah besar, harga gabah di tingkat petani berpotensi turun. Akibatnya, petani justru berada pada posisi yang dirugikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi untuk bertani dan melemahkan ketahanan pangan nasional.
Di titik inilah dilema muncul. Negara dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama penting: menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen atau melindungi kesejahteraan petani. Jika terlalu fokus pada stabilitas harga melalui impor, petani bisa menjadi korban. Namun, jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri tanpa kesiapan yang memadai, maka harga beras dapat melonjak dan membebani masyarakat.
Menurut saya, persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi pilihan antara impor atau tidak impor. Inti masalahnya justru terletak pada lemahnya sistem pangan nasional dalam menghadapi tekanan global. Selama ketergantungan terhadap pasar global masih tinggi, maka harga beras di dalam negeri akan selalu rentan terhadap perubahan eksternal.
Selain itu, persoalan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif, bukan strategis. Impor dilakukan ketika harga sudah naik, bukan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali tidak tepat waktu dan justru menimbulkan dampak baru.
Dalam konteks daerah seperti Bojonegoro, yang memiliki potensi di sektor pertanian, persoalan ini menjadi sangat relevan. Petani lokal membutuhkan dukungan yang nyata, seperti infrastruktur irigasi, akses pupuk, teknologi pertanian, serta jaminan harga yang stabil. Tanpa dukungan tersebut, sulit bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing dengan produk impor.
Lebih jauh lagi, ketergantungan terhadap impor menunjukkan bahwa kedaulatan pangan nasional masih lemah. Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai pengatur harga, tetapi juga sebagai penguat sistem produksi dalam negeri. Investasi pada sektor pertanian harus menjadi prioritas jika ingin mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi tertentu impor tetap diperlukan. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki bukan hanya kebijakan impor itu sendiri, tetapi juga mekanisme dan waktunya. Impor harus dilakukan secara terukur agar tidak merugikan petani sekaligus tetap menjaga stabilitas harga.
Pada akhirnya, kenaikan harga beras tidak bisa disalahkan pada satu pihak saja. Ini adalah hasil dari interaksi antara tekanan global dan respons kebijakan domestik. Inilah yang membuat persoalan ini menjadi contoh nyata dari pendekatan intermestik.
Baca Juga: Opini: Pendidikan Berdampak, Antara Filosofi Ki Hajar dan Realita Kurikulum
Jika negara hanya fokus pada solusi jangka pendek, maka persoalan ini akan terus berulang setiap tahun. Namun, jika mampu membangun sistem pangan yang kuat dan mandiri, maka tekanan global tidak akan selalu menjadi ancaman.
Selain faktor produksi dan kebijakan impor, persoalan harga beras juga tidak bisa dilepaskan dari masalah distribusi dan tata niaga di dalam negeri. Dalam banyak kasus, kenaikan harga tidak sepenuhnya terjadi karena kelangkaan barang, tetapi juga karena rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Dari petani hingga sampai ke konsumen, beras melewati berbagai pihak yang mengambil margin keuntungan. Kondisi ini sering kali membuat harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat petani.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan hanya soal produksi dan impor, tetapi juga menyangkut tata kelola yang belum optimal. Jika distribusi tidak diperbaiki, maka peningkatan produksi sekalipun tidak akan secara otomatis menurunkan harga di pasar. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja.
Selain itu, transparansi data juga menjadi persoalan penting. Perbedaan data antara produksi, stok, dan kebutuhan sering kali menimbulkan kebingungan dalam pengambilan kebijakan. Ketika data tidak akurat, maka kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran. Dalam konteks ini, perbaikan sistem data pangan menjadi hal yang mendesak agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kondisi riil di lapangan.
Dari sisi global, ketergantungan terhadap impor juga perlu dilihat secara lebih kritis. Dalam situasi tertentu, negara pengekspor dapat menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat kepentingan nasional mereka. Ketika pasokan dibatasi atau harga dinaikkan, negara pengimpor seperti Indonesia berada pada posisi yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat.
Dengan demikian, persoalan harga beras tidak bisa dilihat secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga kebijakan perdagangan internasional. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan yang diambil akan terus bersifat reaktif dan tidak mampu menyelesaikan akar persoalan.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tetapi sejauh mana negara mampu keluar dari ketergantungan dan membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka kenaikan harga beras akan terus menjadi siklus yang merugikan, baik bagi petani maupun masyarakat. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana