Data ini cukup mengejutkan.
Pemkab Bojonegoro menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) secara drastis.
Tahun lalu, target penerimaan dari PAD sebesar Rp1,06 triliun. Realisasinya tercapai Rp1,10 triliun.
Tahun ini, 2026, target penerimaan PAD dipatok sebesar Rp1,86 triliun.
Naik Rp860 miliar dari tahun lalu.
Pemkab beralasan hal itu untuk mengimbangi pemangkasan dana transfer dari pusat. Sebab, mulai tahun ini dana transfer dari pusat dipangkas 30 persen.
Tahun lalu Bojonegoro menerima Rp5,3 trilin dana transfer pusat. Tahun ini dana transfer pusat yang bakal diterima hanya Rp3,45 triliun.
Berkurang sebesar Rp 1,9 triliun atau 35,85 persen.
Pemkab tentu resah dengan pengurangan itu. Sebab, Bojonegoro juga sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Jika dana itu dipangkas, kemampuan fiskal Bojonegoro juga berkurang banyak.
Bojonegoro selama ini dikenal sebagai daerah dengan APBD yang besar. Kemampuan belanjanya selalu di atas Rp 5 triliun setiap tahunnya.
Tahukah Anda bahwa APBD yang besar itu 70 persennya berasal dari dana transfer pusat.
Sebut saja dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas). Setiap tahun Bojonegoro selalu menerima dana itu sebesar Rp 1 triliun lebih. Tahun lalu menerima sebesar Rp1,9 triliun.
DBH Migas adalah dana transfer pusat. Besar kecilnya penerimaan daerah bergantung kebijakan pusat. Meskipun produksi migas sedang tinggi. Harga minyak bumi sedang naik. Semua instrumen pasar itu tidak berlaku. Semua tergantung kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Penurunan dana transfer pusat itu akan dicarikan gantinya. Yakni, dengan cara menggenjot penerimaan PAD.
Kita lihat dulu komponen PAD Bojonegoro yang tahun lalu menghasilkan Rp1,10 triliun.
Yakni, pajak, retribusi, dividen BUMD, deposito dan giro. Juga ada penerimaan denda proyek.
Bisakah sektor-sektor di atas digenjot lebih dalam agar bisa menghasilkan Rp1,86 triliun?
Tentu berat.
Bisa mencapai target Rp 1,10 triliun itu sudah harus dengan kinerja yang luar biasa. Pasti nafas OPD dan BUMD yang menangani akan ngos-ngosan.
Maka, dari itu pemkab memakai opsi lain. Yakni akan memaksimalkan pajak galian C atau tambang.
Bojonegoro memiliki banyak proyek pembangunan.Proyek-proyek itu tentu membutuhkan tambang galian. Mulai pasir, batu, hingga tanah uruk.
Maka, para kontraktor harus bersiap karena biaya kalian akan naik.
Hal itu sangat masuk akal karena proyek pembangunan di Bojonegoro beberapa tahun ini sangat banyak.
Kedua, yang akan dimaksimalkan adalah pajak kendaraan bermotor. Pengguna mobil dan motor memang sangat banyak. Itu potensi yang besar. Pemilik kenndaraan bermotor harus bersiap dengan kenaikan pajak.
Terakhir adalah pajak industri migas. Perusahaan-perusahaan migas juga harus bersiap menerima pajak ini dan itu.
Bojonegoro memiliki sejumlah lokasi tambang. Ada Lapangan Banyu Urip yang dikelola ExxonMobil. Ada lapangan Jambaran Tiung Biru yang dikelola Pertamina EP Cepu.
Dana transfer pusat memang berkurang, tapi yang jadi jurus penyelamat ya pajak juga. (NURKOZIM)
Editor : M. Nurkhozim