RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Sidang Umum PBB, Selasa malam WIB, memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Bukan hanya karena isinya yang “melawan arus” sikap mayoritas dunia, tetapi juga karena memperlihatkan wajah lama politik luar negeri Washington: standar ganda dalam menilai tragedi kemanusiaan.
Trump menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap korban perang di Ukraina. Ia menekankan pentingnya dukungan dunia bagi rakyat Ukraina serta menuntut pembebasan sandera Israel. Namun, di saat yang sama, ia bungkam soal penderitaan rakyat Palestina di Gaza akibat kebiadaban Israel.
Padahal, fakta di lapangan tidak bisa disangkal. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 65.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, mayoritas perempuan dan anak-anak. Badan PBB seperti OCHA dan WHO menegaskan krisis ini sebagai bencana kemanusiaan terburuk di abad modern, dengan jutaan orang mengungsi, kelaparan massal, dan layanan kesehatan lumpuh. Lebih ironis lagi, sebuah Komisi Independen PBB pada September 2025 menyimpulkan Israel telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur genosida.
Namun, isu sebesar itu sama sekali tidak muncul dalam pidato Trump. Yang terdengar justru sindiran terhadap negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, dengan tuduhan “memenuhi keinginan Hamas.” Kenyataannya, kini 156 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Itu berarti mayoritas dunia bergerak ke arah solusi dua negara, sementara Washington tetap mempertahankan pembelaannya terhadap Israel.
Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai standar ganda. Nyawa warga Ukraina dianggap sangat berharga, sementara puluhan ribu korban Palestina seolah tak layak disebut. Hak atas kemerdekaan Ukraina dijunjung tinggi, tapi hak bangsa Palestina untuk merdeka dituding sebagai ancaman.
Standar ganda ini bukan hal baru. Amerika Serikat selama puluhan tahun memang menjadi pendukung utama Israel, bahkan dengan mengorbankan kredibilitasnya sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi di era Trump, sikap itu terlihat semakin telanjang. Alih-alih mencoba menyeimbangkan narasi, ia justru mempertontonkan keberpihakan total dan keheningan moral di hadapan forum internasional.
Bagi banyak negara, terutama di Global South, sikap ini memperkuat keyakinan bahwa Washington hanya menggunakan isu kemanusiaan sesuai kepentingan geopolitiknya. Jika korban berasal dari sekutu atau sesuai agenda, suara AS lantang. Tetapi jika korban berasal dari bangsa yang ditindas sekutu dekatnya, dunia hanya mendengar keheningan.
Pertanyaan yang kini muncul: bagaimana dunia bisa percaya pada seruan kemanusiaan AS jika prinsip yang digunakan jelas berstandar ganda? Bagaimana PBB bisa menegakkan hukum internasional jika salah satu anggotanya yang paling berkuasa menolak menghadapi fakta genosida di Gaza?
Pidato Trump di PBB mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kepemimpinan. Namun, bagi sebagian besar dunia, pidato itu justru menjadi pengingat bahwa standar ganda Amerika masih hidup, dan penderitaan rakyat Palestina tetap tidak dianggap layak mendapat panggung. (feb)
Editor : Yuan Edo Ramadhana