Politik uang suatu pelanggaran dan kecurangan bagi semua warga NKRI akhirnya terjadi sengketa politik dianggap wajar dan biasa terjadi di negeri ini. Sebuah kejujuran bagi semua pemilih akhirnya dapat mengotori jalannya pesta demokrasi.
Semua partai politik bahu membahu membangun citra positif. Namun, mereka di lapangan terjadi money politics yang vulgar. Banyak kasus korupsi partai politik hanya memberikan uang kepada semua pemilih agar calon-calon diusung dipilih.
Sejak pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019, tidak ada perubahan sama sekali melawan politik uang. Para pemilih saat mencoblos bukan melihat caleg dan para pemimpin dipilih berdasar latar belakang, tapi bermuara politik uang.
Tradisi politik uang harus dilawan. Menghindari terjadinya potret korupsi berjamaah di negeri ini. Siapa pun bisa menjadi anggota DPRD dan pemimpin, tapi adanya proses politik uang tentu mencederai kualitas. Tidak ada seorang pun bisa mengubah tradisi politik uang selama ini. Siapa yang salah? Semua seakan-akan sudah menjadi suatu hal pembenaran belaka.
Politik uang di negeri ini bahkan sudah dimulai di pemilihan 1999 ketika itu terjadi kasus megakorupsi BLBI atau Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Berturut-turut lagi korupsi Departemen Kelautan melibatkan Menterinya Damanhuri pada 2004. Korupsi Bank Century 2009 dan 2014 terjadi kasus korupsi Hambalang dan e-KTP di awal 2017 yang kontroversial.
Siapa yang dirugikan? Tentu, rakyat yang sangat menderita dan tertekan jiwa raga dengan kesengsaraan tiada henti. Amien Rais dalam bukunya Selamatkan Indonesia! sudah mewanti-wanti soal korupsi di Indonesia. Namun, tetap saja korupsi tiada habisnya.
Ada pepatah mengatakan: “Tak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan”, maka dalam ranah politik di negeri ini kawan dan lawan hanyalah sementara. Yang abadi kepentingan politik itu sendiri. Pepatah ini begitu terkenal dalam tradisi politik berbangsa dan bernegara.
Sebuah kepentingan politik sesaat yang sangat mengabaikan kepentingan rakyat yang menjadi korban selama lima tahun sekali. Sebuah kepentingan politik bagi segelintir orang/kelompok atau koleganya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya terjadi banyak demonstrasi mahasiswa dan rakyat di mana-mana di negeri ini. Terjadilah sebuah paradoks atau saling bertentangan di negeri tercinta kita ini.
Berdasar fakta tersebut, selama ini ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terjadi yang masuk ke dalam sengketa pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka pemilu tahun mendatang di 14 Februari 2024 semua partai politik sebagai kontestan pemilu dan rakyat harus segera mengakhiri politik uang.
Ini yang sangat mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Berilah contoh dan teladan bagi semua partai politik agar nama harum bangsa ini semerbak di dunia internasional. Mau tidak mau politik uang harus segera kita akhiri demi pemerataan ekonomi dan pembangunan bangsa.
Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Melihat dan Maha Mendengar bagi semua isi hati kita sebagai manusia. Jangan sampai kita berani dan takut akan azab menimpa seiring politik uang ini.
Semoga semua para pimpinan parpol dan seluruh jajarannya serta rakyat selalu dibimbing ke jalanNya. Semoga Pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi kasus-kasus politik uang dan pelanggaran. Sebagai warga NKRI harus bersatu, meski berbeda-beda seperti simbol Pancasila yaitu “Bhineka Tunggal Ika” harus bahu membahu menolak politik uang. (*)
*M. ABADI
Penulis Menetap di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Editor : M. Yusuf Purwanto