Pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Minggu, 9 April 2023 | 17:54 WIB
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
AWAL minggu ini dilakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di pendapa Malowopati Bojonegoro. Kegiatan diprakarsai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro ini merupakan masukan awal terhadap Musrenbang tahun datang.

Kegiatan ini dibuka Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah diikuti kepala dinas, camat, dan kepala desa perempuan, lembaga dan organisasi masyarakat berkaitan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Pembahasan utama diskusi itu berkaitan pencegahan dan penanganan stunting. Seperti kita ketahui tengkes atau stunting isu nasional di mana pemerintaah berupaya mengurangi angkanya. Demikian juga di Bojonegoro, isu mengurangi tengkes merupakan program bersama digalakkan.

Secara umum kita mengetahui bahwa tengkes berkaitan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain secara fisik ada keterlambatan, namun secara intelektual bahwa stunting memengaruhi kecerdasan. Para ahli menyampaikan bahwa anak mengalami tengkes terdapat penurunan 11 persen angka kecerdasannya. Begitu pentingnya isu ini, maka banyak pihak terlibat mengatasinya.

Ada dua bidang utama mengatasi tengkes, yaitu pencegahan dan penanganan. Bidang penanganan tentu dibutuhkan kompetensi sesuai, misalnya hal kesehatan. Sedangkan, bidang pencegahan bisa dilakukan banyak pihak meskipun tidak berlatar belakang kesehatan.

Bagaimana hubungan antara pencegahan perkawinan anak dengan stunting? Ketika anak melakukan perkawinan, maka hal ini bisa mengakibatkan anak akan melahirkan stunting. Ketika kita berpikir tentang pencegahan stunting bisa diawali mencegah perkawinan anak.

Komunitas peduli perempuan dan anak Bojonegoro sebagai kelompok peduli pencegahan perkawinan anak memiliki usulan bagaimana mencegah perkawinan anak. Bagaimanapun permasalahan ini melibatkan lintas sektoral, tidak hanya dari pemerintah, juga kelompok memiliki kepedulian sama terkait masalah ini.

Usulan pertama adalah sikap tegas dari kepala desa terkait bila ada warganya mengajukan dispensasi kawin. Dalam proses pengajuan dispensasi kawin, langkah awal adalah mengajukan kepada kepala desa.

Menghadapi pengajuan ini mohon kepala desa mempertimbangkan dulu sebelum memberikan surat pengantar. Apabila tidak ada kejadian mendesak, warga mengajukan dispensasi ini dapat diberikan pemahaman tentang dampak perkawinan anak.

Menunggu sampai batas usia minimal 19 tahun sesuai dengan undang-undang. Apalagi bila kepala desa adalah perempuan. Bu lurah dapat menggunakan empatinya bahwa yang akan menerima risiko lebih besar dari perkawinan anak adalah anak perempuan. Misalnya terkait risiko kesehatan reproduksi.

Kecuali bila memang keadaan mendesak, seperti terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Maka ini kondisi dilematis antara memberikan surat pengantar atau tidak. Namun, kita berharap semoga tidak dalam kondisi ini, sehingga kepala desa dapat tegas menolak permohonan dispensasi kawin warganya.

Usulan kedua adalah kepada dinas kesehatan. Data mengajukan dispensasi kawin sebagian besar adalah anak perempuan. Padahal, seperti kita ketahui bahwa risiko dari perkawinan anak lebih besar pada anak perempuan. Hal ini tekait kesehatan reproduksi.

Tentu, dinas kesehatan melalui tenaga medis di puskesmas melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada siswa. Selama ini usaha ini sudah dilakukan di sekolah, namun melihat bahwa masih banyak anak perempuan mengajukan dispensasi kawin, dapat lebih ditingkatkan lagi melakukan penyuluhan.

Anak perempuan dengan memahami kesehatan reproduksi, bisa menyadari risiko bila terlalu muda mengandung anak. Bisa tidak baik untuk dirinya dan janin. Ingatlah risiko ini hanya dihadapi oleh anak perempuan. Meningkatnya kesadaran ini menjadi benteng agar anak perempuan tidak ingin segera menikah meski mungkin sudah termehek-mehek dengan pacarnya.

Usulan ketiga kepada dinas pendidikan. Berdasar data mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro pada 2022 bahwa terdapat 104 berpendidikan SD, 297 berpendidikan SMP. Data ini menunjukkan pendidikan masih rendah.

Dinas pendidikan melalui SD dan SMP terdekat menyasar kepada warga bila ada siswa putus sekolah. Mendapatkan informasi penyebab siswa tidak melanjutkan sekolah sehingga bisa segera ada solusinya. Sekolah dapat berkordinasi pihak desa mendapatkan data ini.

Apabila menjadi permasalahan adalah ekonomi, tidak ada dana melanjutkan sekolah, pihak sekolah bisa memberi beasiswa pendidikan. Atau mungkin bisa mengajukan ke pemerintah daerah. Jadi melanjutkan pendidikan tetap menjadi prioritas.

Ketika anak usia sekolah tetapi pendidikan terhenti, mereka bisa melakukan hal negatif bila tidak ada mengarahkan. Orang tua ketika memiliki anak perempuan tidak ada aktivitas akan berpikir segera menikahkan anaknya. Apalagi orang tua berpikiran segera menikahkan anak akan bisa membantu ekonomi keluarga. Padahal kenyataannya justru setelah menikah membebani ekonomi keluarga karena belum memiliki pekerjaan tetap.

Dampak lain putusnya pendidikan yakni serapan minim di dunia kerja. Masih data dari Pengadilan Agama bahwa terdapat 392 mengajukan dispensasi kawin 2022 adalah belum bekerja. Diharapkan berkurangnya angka putus sekolah, anak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan minimal SMA sehingga perkawinan anak dapat berkurang.

Jadi pencegahan stunting diawali mencegah perkawinan anak. Mengingat dampak tengkes jangka panjang bagi generasi. Usulan musrenbang bisa menjadi pertimbangan terkait kebijakan diambil demi kemajuan bangsa. (*) Editor : M. Yusuf Purwanto
perkawinan anak anak Edukasi stunting pernikahan dini