Begitu pula ketika meledak kasus Ferdy Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J (Yosua), Juli 2022. Ternyata begitu banyak pejabat Polri terseret pusaran kasus Sambo. Mereka terseret tidak hanya anggota kelas ecek-ecek. Tapi pejabat tinggi.
Betapa tidak aneh dan lucu. Kasus dugaan duit Rp 349 triliun bermasalah sudah mulai terjadi 2009. Berarti mulai sejak 14 tahun lalu. Duit itu patut dicurigai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aneh dan lucunya, mengapa baru sekarang pejabat terkait meramaikannya? Dan, ada kesan, pejabat itu seolah baru tahu bahwa ada duit segede itu disimpangkan. Bertahun-tahun kasus itu seolah dibiarkan mandek.
Setelah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J terungkap, akhirnya kasus-kasus lain dilakukan Sambo dan pasukannya ikut terbongkar. Termasuk, dugaan kasus melindungi bos-bos narkoba. Diduga ada ratusan miliar rupiah mengalir dari bandar-bandar besar narkoba dan judi online ke kerajaan Sambo.
Logika orang awam paling sederhana pun, rasanya tidak mungkin tidak ada orang tahu tentang sepak terjang Sambo selama di Divpropam. Pejabat di atas Sambo, ataupun setingkat dengannya, patut diduga banyak tahu. Anehnya, mereka diam. Lucunya, mereka seolah tidak tahu apa-apa. Bisa jadi, umpama pembunuhan terjahdap Brigadir J tidak terungkap ke publik, Sambo dan pasukannya ya aman-aman saja.
Terbongkarnya kasus besar Sambo dan kasus duit bermasalah Rp 349 triliun ada kesamaannya. Kasus besar Sambo terbongkar gara-gara terugkapnya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Bermula terungkapnya kasus pembunuhan ini akhirnya semua sisi gelap Sambo selama di Divpropam terbongkar.
Begitu pula mencuatnya duit bermasalah Rp 349 triliun. Itu gegara kasus penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20 tahun) anak seorang pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu terhadap Cristalino David Ozora (17 tahun), Februari 2023. Penganiayaannya sadis. Hingga kini korban masih perawatan di rumah sakit.
Akhirnya terus dikembangkan. Ternyata yang sadis itu juga suka pamer kekayaan di depan umum. Dia naik mobil mahal Jip Rubicon. Dari kebiasaan anak, ditelusuri kebiasaan ibunya suka pamer barang-barang mahal (branded). Akhirnya ke Rafael Alun Trisambodo, bapaknya Mario pejabat Ditjen Pajak tersebut.
Pejabat yang aneh dan lucu dalam kasus Sambo dan duit Rp 349 triliun tidak hanya yang di Kemenkeu, ataupun di Polri. Pejabat publik di luar dua institusi itu juga aneh dan lucu. Misal, para anggota DPR-RI, khususnya komisi bermitra kerja dengan instansi Polri atau Kemenkeu. Mosok DPR-RI berfungsi kontrol (pengawasan) terhadap institusi mitra kerjanya tidak tahu sama sekali dua kasus itu. Padahal, ibaratnya, kejadian itu di depan mata.
Sikap aneh dan lucu pejabat kian tampak ketika rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR-RI dengan Menkoplhukam Mahfud MD dan ketua PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan sengit, bantah-bantahan, dan saling ancam. Perdebatan validitas data, tentang kewenangan, dan sebagainya.
Lebih aneh dan lucu, beberapa anggota DPR-RI lebih mengedapankan adanya ancaman hukuman bagi Menkopolhukam dan ketua PPATK. Dasar mereka, dua pejabat itu membocorkan ke publik suatu dokumen seharusnya dirahasiakan. Ini aneh dan lucu. Seharusnya, DPR-RI men-support penuh eksekutif menindaklanjuti kasus duit ratusan triliun bermasalah itu daripada menebarkan ancaman.
Saya khawatir, jika perilaku lucu pejabat itu terus terjadi, negeri ini punya sebutan baru: Negeri dagelan. Negeri para badut. Ada badut swasta. Pelakunya kalangan rakyat. Misal, Grup Lawak Srimulat. Ada badut negeri. Pelakunya para pejabat publik pintar bikin lelucon. Terjadilah persaingan lelucon antara badut swasta dengan badut negeri. Jika badut swasta kalah lucu, job manggung badut swasta sepi. Kasihan mereka ini.
Salah satu keanehan dan kelucuan pejabat di negeri ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Bupati Meranti Muhammad Adil terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Auditor BPK ditangkap karena diduga menerima suap Rp 1,4 miliar dari bupati. Selain OTT bupati dan auditor BPK, KPK menangkap 27 pejabat setempat. (tempo.co//8 april 2023).
Korupsi berjamaah. Terkena OTT berjamaah. Ngeri ya. Aneh dan lucu negeri ini.(*)
*MUNDZAR FAHMAN
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
Editor : M. Yusuf Purwanto