RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah pusat kembali membawa kabar segar bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, hingga para pensiunan. Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2026 kini diatur dengan mekanisme baru yang lebih ketat, transparan, dan terdigitalisasi.
Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 pada 3 Maret lalu. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan petunjuk teknis operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang baru saja disahkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Bagi para abdi negara di daerah, termasuk di lingkup pemerintah kabupaten seperti Bojonegoro dan sekitarnya, aturan ini memberikan jaminan bahwa hak finansial mereka akan disalurkan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Fakta Baru Soal Gaji ke-13 ASN 2026, Bakal Cair Juni tapi Ada Syaratnya!
Wajib Transfer Langsung
Salah satu poin paling krusial dalam PMK Nomor 13 Tahun 2026 (Bab III Pasal 3 dan 4) adalah kewajiban pemerintah untuk menyalurkan dana melalui metode transfer langsung ke rekening masing-masing penerima.
Langkah ini menutup celah adanya potongan tidak resmi dan memastikan dana diterima utuh. Jika terjadi kendala teknis pada rekening payroll penerima, solusi alternatifnya hanya boleh dilakukan melalui perwakilan bendahara pengeluaran di Satuan Kerja (Satker) terkait.
Digitalisasi Penuh: Hitung Gaji Wajib Pakai Aplikasi Web
Untuk menekan angka human error atau kesalahan hitung manual, Kementerian Keuangan kini mewajibkan seluruh instansi memproses nominal THR dan Gaji ke-13 menggunakan aplikasi gaji berbasis web. Jika server pusat sedang dalam perbaikan, Satker diizinkan menggunakan aplikasi desktop, dengan syarat wajib melampirkan backup arsip data komputer versi terbaru saat pengajuan dokumen.
Selain itu, dokumen pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk stimulus ini harus dipisah secara administratif dari tagihan gaji rutin bulanan.
Komponen APBN vs APBD
Penting untuk memahami bahwa sumber pendanaan menentukan komponen yang akan Anda terima. Mengacu pada regulasi turunan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, berikut perbedaannya:
1. Sumber APBN (Pusat)
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga & Tunjangan pangan
-
Tunjangan jabatan/umum
-
Tunjangan kinerja (Tukin) sesuai pangkat/kelas jabatan.
Baca Juga: Kapan Gaji ke-13 & Kenaikan Gaji PNS 2026 Cair? Ini Kata Menkeu Purbaya!
2. Sumber APBD (Daerah) Bagi ASN dan PPPK di instansi daerah, komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan. Bedanya, Tukin diganti dengan Tambahan Penghasilan (TPP) paling banyak sebesar 1 bulan, yang pencairannya disesuaikan dengan kapasitas ruang fiskal masing-masing daerah.
Kabar Baik untuk Guru, Dosen, dan Pensiunan
Aturan tahun 2026 ini juga memberikan kepastian keadilan bagi tenaga pendidik dan pensiunan:
-
Guru dan Dosen (APBN/APBD): Jika tidak menerima Tukin atau Tambahan Penghasilan Daerah, maka komponen tersebut akan diganti penuh dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) / Tunjangan Profesi Dosen sebesar penghasilan 1 bulan.
-
Profesor/Guru Besar: Diberikan tambahan sebesar tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan.
-
Diplomat/Tugas Luar Negeri: Mendapatkan 50% tunjangan penghidupan luar negeri jika tidak menerima Tukin.
-
Pensiunan: Penyaluran tetap dilakukan oleh dua raksasa BUMN, yakni PT Taspen dan PT ASABRI. Kedua lembaga ini diwajibkan menyetor tagihan pencairan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maksimal H-1 sebelum jadwal penyaluran dimulai, guna memastikan tidak ada keterlambatan dana masuk ke rekening para purnabakti.
Baca Juga: Bocoran Jadwal Gaji ke-13 PNS hingga PPPK Cair dan Cek Rincian Komponennya!
Hadirnya PP Nomor 9 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026 menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola anggaran pegawai negara semakin profesional. Dengan skema transfer langsung dan digitalisasi perhitungan, ASN kini hanya perlu fokus pada kinerja pelayanan publik sembari menanti notifikasi dana masuk di layar ponsel mereka. (*)