BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pengelolaan dan pengembangan desa wisata dinilai perlu regulasi guna pengalokasian melalui APBDes. Sehingga, butuh petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sigit Kushariyanto menilai dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) mampu meningkatkan pengelolaan desa wisata. ‘’Harapannya ada juklak maupun jukni untuk penggunaan anggaran DD dan ADD diperbolehkan untuk mengembangkan desa wisata,” tuturnya
Dia mengatakan, pernah diadakan dana bergulir untuk desa wisata sebesar Rp 100 juta. Namun, tidak berlangsung saat ini. Sehingga diharapkan pemerintah kabupaten (pemkab) meneruskan program tersebut untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata. ‘’Harapannya pemkab meneruskan program tersebut,” jelas Sigit.
Dia melanjutkan, penting untuk mengatur komponen DD dan ADD dalam mengembangkan potensi desa melalui peraturan. Sebelumny, telah ada rencana induk pariwisata daerah namun, peraturan daerah (perda) belum ada. Dia menilai, hal tersebut perlu dirinci ke bawah agar pengelolaan wisata desa atau desa wisata lebih jelas.
Menurutnya, jika tidak ada petunjuk, maka desa tidak bisa mengembangkan potensinya. Diperlukan kolaborasi dan sinergisitas dinas terkait. Baik dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar), dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disdagkopum), maupun dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker).
‘’Harus ada intervensi atau campur tangan pemerintah baik anggaran dan sebagainya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, konsep tiap desa wisata harus jelas. Setidaknya punya karakteristik dan perbedaan. Baik kuliner ataupun kerajinan. Dampak positif berkembangnya desa wisata berpeluang memberi lapangan dan kesempatan kerja.
Namun, dia menegaskan, sebisa mungkin generasi milenial tidak hanya mencari kerja namun, juga menciptakan lapangan kerja. ‘’Kalau desa memiliki wisata atau menjadi desa wisata jelas akan meingkatkan perekonomian,” pungkasnya. (yna/bgs)
Editor : M. Yusuf Purwanto