BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak yang menyalahgunakan kegunaannya. Sebab, ada indikasi bantuan tersebut digunakan untuk membeli keperluan yang tidak tepat.
Berdasar temuan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, penerima bantuan tersebut mayoritas perokok aktif. Sehingga, ditemukan beberapa kelompok penerima manfaat (KPM) yang membelanjakan bantuan untuk membeli rokok. Padahal, bantuan sosial itu untuk mengentaskan kemiskinan.
’’Temuan kami cukup mengerikan, dana bantuan PKH digunakan beli rokok,’’ kata Peneliti PKJS UI Renny Nurhana, kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (26/8).
Renny menuturkan, temuan itu sesuai hasil riset yang dilakukan di sejumlah kabupaten di Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Sehingga, perlu ada kajian lagi membuat kriteria KPM karena bantuan disalahgunakan.
Penyebab penyelewengan itu, kata Renny, sapaannya, karena metode distribusi PKH secara tunai. Sehingga penerima PKH sangat mudah membelikan rokok. ’’Salah satu faktor penyelewengan karena model penerimaannya tunai,’’ ujar peneliti asal Jombang itu.
Dia menambahkan, hasil studi lainnya yang dilakukan PKJS terkait rumah tangga penerima bantuan sosial cenderung memiliki konsumsi batang rokok lebih tinggi dibanding keluarga tidak menerima PKH. Dengan temuan ini, ada potensi dana PKH yang diambilkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) justru mengalir untuk pembelian rokok.
Padahal, dana PKH diperuntukkan bagi peningkatkan kesejahteraan. Menurut dia, temuan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan yang mempertimbangkan pengendalian dari konsumsi rokok.
“Target mendapatkan sumber daya berkualitas di masa depan akan turun jika dana bantuan sosial digunakan bukan untuk kepentingan utama,” kata dosen sekaligus peneliti itu.
Untuk itu, Renny merekomendasikan agar pemerintah fokus menurunkan prevalensi merokok. Salah satunya dengan menaikkan cukai rokok. Menekan bertambahnya generasi perokok. Karena generasi muda menjadi sasaran empuk industri rokok.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Helmy Elisabeth belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi nomornya terdengar nada sambung, namun selalu ditolak. Pesan singkat yang dikirim juga belum dibalas.
Editor : M. Yusuf Purwanto