KOTA – Rencana pengelolaan Lamongan Plaza untuk pusat hiburan bakal tidak berjalan mulus. Penyebabnya, Pemkab Lamongan belum memiliki regulasi peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang hiburan.
‘’Prinsipnya kami setuju untuk pusat hiburan, tapi regulasi tentang hiburan kita belum punya,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Syaifudin Zuhri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (17/1).
Dia menilai perencanaan direktur PD Pasar Lamongan yang baru cukup bagus. Namun, direktur asal luar Lamongan itu belum mengetahui secara detail tentang peraturan di Kota Soto ini.
‘’Atau kita membuat payung hukum dulu, agar ke depan lebih aman,’’ tuturnya.
Raperda hiburan sebelumnya sempat mencuat di internal DPRD Lamongan.
Rencana pembahasannya kemudian tertunda karena dikhawatirkan muncul tempat hiburan yang tidak sesuai kebudayaan lokal.
Sebab, selama ini Lamongan lebih dikenal sebagai Kota Santri karena jumlah lembaga pendidikan islam lebih dominan dibandingkan lembaga umumnya.
Seperti diberitakan, direktur PD Pasar Lamongan yang baru dilantik awal Januari lalu, Hendy Mustofa, merencanakan bangunan peninggalan era Bupati Masfuk itu dikelola lagi setelah mangkrak beberapa tahun. Konsepnya tidak lagi pusat perbelanjaan. Namun, konsep pusat hiburan.
Hingga berita ini ditulis, Hendy Mustofa belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi, ponselnya terdengar nada sambung.
Namun, ponsel tersebut tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirim ke ponsel pria yang masih tinggal di Surabaya itu juga belum dibalas.
Editor : Bachtiar Febrianto