Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, drh Rahendra membenarkan, baru satu RPH bersertifikat halal. Sedangkan, diakuinya, dua RPH masih memproses tahun ini, karena baru mengikuti pelatihan juru penyembelihan halal (juleha).
‘’Karena untuk sertifikat halal perlu punya juleha, kemarin yang terakhir baru kami ikutkan pelatihan,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (17/6).
Rahendra menjelaskan, terdapat 36 tempat pemotongan hewan individu. Sedangkan, diakui Rahendra, pihaknya tidak pernah membawatasi pihak swasta. Terpenting administrasi dan persayaratannya dipenuhi.
Disinggung terkait Hari Raya Idul Adha yang sudah semakin dekat. Dia mengatakan, pihaknya selalu mempermudah dan memfasilitasi masjid. Namun, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan.
‘’Tetap harus dilindungi untuk mengkonsumi daging sehat dan halal,’’ ujarnya.
Senada, Ketua Satgas Halal Kemenag Lamongan, Khoirul Anam mengakui jika hanya satu RPH yang sudah memiliki sertifikat halal yakni RPH Lamongan. ‘’Sementara yang masuk data juleha ada sekitar lima orang,’’ terangnya.
Anam mengatakan, semua produk harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2023 mendatang. Sehingga, pihaknya mendorong seluruh RPH agar bersertifikat halal.
‘’Karena ini bagian penting dari bagaimana kenyamanan umat Islam, dengan mendapat kepastian apa yang mereka konsumsi,’’ imbuhnya.
DPRD Lamongan juga mendorong RPH untuk segera mengurus sertifikat halal, karena pada Oktober mendatang sudah wajib bersertifkat halal untuk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelih.
Anggota Komisi B DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq menuturkan, untuk saat ini sertifikat halal itu dibutuhkan di RPH dan RPH unggas. Sehingga, pihaknya meminta dinas terkait untuk segera melengkapi.
‘’Sehingga kenyamanan masyarakat dalam memeroleh konsumsi yang layak makan dalam hal yang halal, itu tidak diragukan lagi,’’ ucapnya. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto