‘’Hari ini (kemarin) secara simbolis, kita serahkan 8.000 Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yang kita tahu banyak kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerja di laut yang penuh risiko,’’ tutur Bupati Yes, sapaan akrab Yuhronur Efendi.
Bupati Yes meyakini program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat. Dia menuturkan, perlindungan sosial bagi nelayan sangat penting. ‘’Kalau tidak ada perlindungan sosial seperti ini, nanti tidak ada yang mengurus. Kalau sudah ada perlindungan sosial, jadi lebih terurus dan bekerja bisa lebih tenang,’’ ucapnya.
Pemkab Lamongan tidak hanya mendaftarkan, tapi juga membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 8.000 nelayan selama tiga bulan awal. ‘’Kita harus berikan perlindungan sosial untuk nelayan. Ini merupakan keinginan kita semua, untuk memberikan perlindungan sosial. Dan selama tiga bulan di awal, kita sudah membayarkan iurannya,’’ ujar Bupati Yes.
Bupati Yes memuji kemudahan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Selanjutnya peserta membayarkan Rp 16.800 per bulan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lebih murah dari harga sebungkus rokok. Bahkan jika dihitung hanya Rp 500 per hari,’’ tutur Bupati Yes.
Sebagai pemerataan jaminan sosial bagi nelayan di Lamongan, Pemkab Lamongan akan terus menggulirkan perlindungan tersebut kepada 8.000 nelayan lain. ‘’Tahun depan, kita kembangkan lagi kepada nelayan lain sebanyak 8.000 lagi. Dan kalau sudah tidak ada nelayan yang perlu dilindungi, kita berikan lagi sebagai bonus tambahan asuransi bagi nelayan,’’ katanya.
Kepala Dinas Perikanan kabupaten Lamongan Yuli Wahyuono mengatakan, program ini merupakan gagasan Bupati Lamongan. ‘’Program ini termasuk gagasan Pak Bupati dan Alhamdulillah Tahun 2022 ini sudah terealisasi,’’ tuturnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan Dadang Setiawan berterima kasih kepada Pemkab Lamongan yang telah mendaftarkan 8.000 nelayan dan membayarkan iurannya mulai Oktober Tahun 2022 hingga Desember Tahub 2022. Bahkan, rencananya Bulan Januari 2023 mendatangn, Pemkab Lamongan juga memberikan jaminan sosial kepada 8.000 nelayan lagi.
Dadang berharap nantinya program ini bisa berkelanjutan. ‘’Harapannya nanti bisa berkelanjutan dan nelayan bisa mandiri. Karena dengan membayar mulai Rp 16.800, mereka sudah terlindungi dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang mana kalau terjadi kecelakaan, rumah sakitnya setara dengan kelas 1 pemerintah dan biaya pengobatannya unlimited, penggantian uang selama tidak bisa bekerja. Kalau terjadi risiko kematian akibat kecelakaan kerja, anaknya dapat beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang,’’ terang Dadang. (mer)
