Masyarakat masih Recovery Paska Pandemi
LAMONGAN, Radar Lamongan – Masyarakat mulai resah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu memastikan akan segera mengumumkan harga terbaru. Salah satu pelanggan BBM bersubsidi Heri meminta pemerintah mempertimbangkan dampak dari kenaikan harga BBM.
‘’Yang ditakutkan ketika BBM naik, semua itu akan naik. Apalagi bahan pokok juga kemarin sempat naik,’’ tutur Heri kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Rencana tersebut mendapatkan perhatian dari aktivis di Kota Soto. Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mbah Lamong Mochammad Alfazizi mengatakan, perlu diketahui bersama jika harga BBM naik, maka otomatis harga kebutuhan pokok lain ikut naik.
Sebab, diakuinya, konsumsi BBM sekarang sangat tinggi di masyarakat. Dia mengkhawatirkan efek domino yang terjadi. Terutama jika sampai terjadi inflasi besar-besaran, karena harga beragam produk mengalami kenaikan harga secara bersamaan.
Hal itu, diakuinya, tidak sesuai jargon kemerdekaan yang sekarang digaungkan. Yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di sisi lain, masyarakat kini mulai merangkak, setelah beberapa tahun lumpuh akibat pandmei Covid-19.
‘’Semisal bahan bakar naik, tentunya biaya produksi naik. Otomatis harga barang naik. Tentunya kita harus menyesuaikan daya beli masyarakat agar bisa menjangkau atau tidak. Itu menjadi pertimbangan panjang sepeti itu,’’ ujar Mochammad Alfazizi.
Dia memahami rencana kenaikan BBM didasari dari kenaikan harga minyak dunia. Efeknya, jika tidak dinaikkan maka akan membebani APBN. Meski begitu, dia berharap pemerintah mengkaji ulang. Sebab, diakuinya, kenaikan BBM bukan solusi terbaik untuk masyarakat.
‘’Alih-alih pemerintah menaikkan BBM, lebih baik pemerintah itu memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi dari BBM tersebut,’’ pintanya.
Anggota Komisi B DPRD Lamongan Mahfud Shodiq berharap rencana kenaikan harga BBM bisa dipending. Sebab, menurut dia, posisi perekonomian kini masa transisi.
‘’Kalau memang bisa ditunda lebih baik ditunda. Tapi andaikan tidak bisa ditunda, maka tolong sosialiasi itu harus digencarkan. Kalau harga pertalite itu harus dipertahankan, karena konsumen pertalite itu masyarakat kecil,’’ ujar politisi F-PKB tersebut. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto