Kepala Disdik Lamongan Munif Syarif menjelaskan, untuk bantuan rehab dari pusat cukup banyak. Jenjang PAUD terdapat 27 lembaga dan SD terdapat 24 lembaga. Sedangkan, SMP 30 lembaga yang terdiri dari 20 lembaga negeri dan 10 swasta.
Munif mengaku untuk lembaga SD rerata merehab ruang kelas dan toilet. Sedangkan, untuk jenjang SMP merata. Yakni rehab ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, komputer, dan pembangunan jamban siswa. Sedangkan, jenjang PAUD sebagian untuk bantuan alat peraga.
‘’Untuk nilainya tidak sama menyesuaikan kebutuhan. SMP misalnya, dari 30 lembaga totalnya Rp 22 miliar,” tuturnya.
Dia memastikan, pengerjaan berupa rehab ringan ini ditangani oleh lembaga masing-masing. Bisa menggunakan sistim lelang atau swadaya. Karena laporannya langsung dengan pusat. Tentunya menyesuaikan dengan aturan pusat.
Nantinya, dilaporkan secara online ke pusat, jika pekerjaan sudah selesai dan kebutuhan anggarannya. Sehingga dinas tidak ikut campur mengenai itu. ‘’Kalau bantuan rehab ini langsung usulan lembaga, yang diverifikasi oleh pusat setelah lolos baru dicairkan,” tuturnya.
Munif mengatakan, usulan setiap tahun selalu bertambah. Namun, banyaknya lembaga yang harus dikaver, membuat verifikasi lebih ketat. Biasanya pusat akan melihat tingkat kebutuhan dan kerusakan.
Selain dari DAK, diakui Munif, daerah juga mengalokasikan melalui APBD. Jumlahnya tidak banyak, yakni tahun ini hanya sekitar 19 lembaga SD. Untuk kerusakan ringan seperti mengganti cat atau memperbaiki plafon, lembaga bisa menggunakan anggaran internal atau bantuan operasional sekolah (BOS). Jika tidak mencukupi, maka lembaga bisa mengajukan ke daerah.
‘’Intinya proses belajar mengajar lancar dan aman,” terangnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto