RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM — Kebijakan turunnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di sektor pertanian per 22 Oktober 2025 disambut baik oleh masyarakat. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fina Sulistiya Ningsih, SP., MP., mengingatkan pemerintah desa (pemdes) dan kelompok tani (poktan) untuk turut mengawasi proses distribusi pupuk tersebut.
“Persoalan seperti keterlambatan, ketidakmerataan, dan ketidaktransparanan dalam penyaluran masih sering terjadi. Harusnya ada integrasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Agar penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran,” ucapnya, Senin (27/10/25).
Fina melanjutkan, masalah klasik dalam distribusi pupuk subsidi masih sering menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah ini. Berdasarkan pengamatan lapangan, ada oknum-oknum yang sengaja menimbun bahkan mendistribusikan pupuk subsidi hanya di kalangan tertentu.
Menurut dia, pengawasan distribusi harus dilakukan secara kerja sama yang terintegrasi. “Harusnya ada kesadaran dari pihak-pihak berpentingan untuk menyalurkan pupuk subsidi ini secara tepat sasaran. Karena sektor pertanian merupakan prioritas utama pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, meskipun kini banyak pupuk-pupuk alternatif berbahan organik tidak serta merta menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk subsidi berbahan kimia.
Kaprodi Agribisnis Unigoro mengungkapkan, pengaplikasian pupuk organik tidak semudah menggunakan pupuk kimia. “Kalau menggunakan pupuk kimia, petani bisa memrediksikan kapan tanamannya mulai tumbuh hingga panen dengan cepat. Tapi kalau memakai pupuk organik, target pertumbuhannya tidak tidak bisa dikontrol seperti pupuk kimia,” tandas Fina. (*/din/edo/cho)
Editor : Yuan Edo Ramadhana