RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, House of Commons) Inggris Raya dan Badan Bangsawan Inggris Raya (House of Lords) sepakat untuk mengesahkan draf akhir undang-undang (UU) Tembakau dan Vape ( Tobacco and Vapes Bill) pada Selasa (21/4). Mulai Rabu lalu (22/4), rancangan UU tersebut bakal diajukan ke pihak Kerajaan Inggris untuk disahkan sebagai UU baru dan diberlakukan melalui Kementerian Kesehatan setempat.
Tidak tanggung-tanggung, peraturan ini bakal diklaim menciptakan tidak hanya kawasan tanpa rokok (KTR), namun juga generasi tanpa rokok. Dengan ini, kedua lembaga dewan parlemen tersebut berharap angka kematian akibat konsumsi rokok dan vape dapat dikurangi, dan menciptakan generasi masyarakat yang lebih sehat.
Mengutip dari BBC, masyarakat Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang terlahir setelah tahun 2008, terhitung sejak 1 Januari 2009, dilarang berbelanja dan mengkonsumsi produk olahan tembakau, termasuk rokok dan vape. Demikian pula sebaliknya, toko dan waralaba yang menjual produk olahan tembakau juga dilarang menjajakan produk mereka kepada lapisan masyarakat tersebut.
Selain itu, KTR diterapkan untuk seluruh taman bermain dan sekolah, baik di luar maupun di dalam fasilitas tersebut. Selain itu, KTR juga ditetapkan di dalam rumah sakit dan seluruh moda angkutan berpenumpang anak-anak, misal bus sekolah, namun tidak terbatas pada transportasi umum saja.
Namun sebagai kelonggaran, KTR tidak ditetapkan untuk fasilitas umum dengan sifat luar ruangan, misal kafe berkonsep outdoor, pantai, danau dan sebagainya. Selain itu, KTR sengaja tidak ditetapkan di luar rumah sakit untuk memudahkan proses berhenti merokok.
Baca Juga: Penerapan KTR Ditarget Setahun, Sekolah dan RS di Bojonegoro Harus Bebas Rokok
“RUU ini merupakan sebuah reformasi yang akan menyelamatkan banyak jiwa, meringankan pekerjaan Dinas Kesehatan (NHS) dan membentuk generasi Inggris Raya yang lebih sehat. Anak-anak Inggris bakal jadi generasi pertama yang bakal jadi generasi bebas roko, terlindungi dari resiko kecanduan dan bahaya kesehatan,” ujar Menteri Kesehatan dan Sosial Inggris, Wes Streeting pada Selasa usai pengesahan RUU oleh parlemen, sebagaimana dikutip dari BBC.
RUU tersebut pertama kali diajukan ke Parlemen oleh Streeting bersama Ketua Komisi Kesehatan Badan Bangsawan setempat, Baroness Gillian Merron pada November 2024 lalu, setelah diusulkan oleh pemerintahan Inggris pada 2023 silam di bawah pimpinan Rishi Sunak. Rencananya, Kerajaan Inggris bakal mengumumkan keputusan pengesahan RUU Tembakau dan Vape minggu depan.
“RUU ini adalah sebuah bentuk intervensi kesehatan terbesar yang pernah ada, dan saya yakin tindakan ini dapat menyelamatkan banyak jiwa,” timpal Baroness Merron, yang juga berjanji akan memperketat pengawasan kegiatan jual-beli tembakau setelah pengesahan RUU.
Menurut temuan The Guardian, setiap tahun ada 400 ribu warga yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, serta 64 ribu warga meninggal dunia di Inggris akibat menderita penyakit yang disebabkan gaya hidup merokok, seperti kanker dan berbagai penyakit jantung. NHS menghabiskan total 3 milyar Poundsterling (sekitar Rp 70 triliun) untuk menangani berbagai kasus kesehatan tersebut.
Sementara menurut Deutsche Welle (DW), Inggris bakal menjadi negara kedua yang menerapkan UU larangan merokok berdasar tanggal kelahiran setelah Maladewa, yang melarang penduduk kelahiran 2008 ke atas untuk membeli produk tembakau. Selandia Baru sebenarnya juga menerapkan peraturan serupa pada 2022, namun kemudian UU milik pemerintah setempat dicabut pada 2023. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana