RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pekerjaan sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi profesi menggiurkan. Banyak masyarakat tak segan merogoh kocek puluhan juta untuk lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, alih-alih lolos melalui jalur ilegal korban malah terjerat modus operandi penipuan.
"Kami melakukan audiensi terkait dugaan penipuan pengangkatan CPNS bersama dindik (dinas pendidikan), BKPP (badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan), dan korban," ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto Kamis (12/6).
Dia melanjutkan, mendapat beberapa informasi secara detail terkait laporan penipuan CPNS. Rekrutmen diwarnai pengutan atau dugaan meloloskan peserta.
Kasus seperti itu terjadi beberapa kali. Sedangkan, proses audiensi tertutup sesuai kesepakatan.
Menghasilkan rekomendasi dan beberapa temuan. Di antaranya meminta penindakan tegas dari kepala daerah atau bupati; kasus penipuan pengangkatan CPNS tidak berhenti di salah satu oknum, SW.
Namun juga pendalaman apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain; dan tidak hanya terjadi di dindik tapi juga di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan RSUD Padangan.
"Dan ini tidak menutup kemungkinan di OPD lainnya. Sehingga kami minta pemerintan daerah dalam hal ini bupati menindak tegas. Dan kami meminta si oknum SW ini dibebastugaskan terlebih dahulu," tandas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Dia menjelaskan, korban awal dalam laporan penipuan itu sebanyak 23 orang. Satu di antaranya dijanjikan menjadi CPNS di kejaksaan.
Nominal penipuan variatif di antaranya Rp 25 juta, Rp 40 juta, bahkan Rp 55 juta per korban. Berdasar data awal, kata dia, total penipuan mencapai Rp 449 juta.
"Nominal variatif ada yang Rp 40 juta, Rp 55 juta. Ini baru 12 orang terdata. Korban penipuan itu ada yang dari 2019," bebernya.
Anggota Komisi C lainnya Mochlasin Afan menambahkan, agar dinas terkait memiliki early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi perilaku tidak sesuai.
Dia menegaskan, ini akan ada langkah tegas untuk membuat efek jera. Pihaknya ingin segera ada teknis cepat penyelesaian persoalan tersebut.
"Termasuk juga tim pemeriksa akan segera bekerja menyikapi beberapa aduan. Tentu kami dj DPRD khususnya Komisi C akan mengawal itu. Insiden buruk harus segera ada langkah tegas untuk memutus mata rantai ini. Ini juga menguji komitmen para pemimpin kita," ujar politikus Partai Demokrat itu. (yna/msu)
Editor : Muhammad Suaeb