KOMISI D DPRD Bojonegoro merespons temuan anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (DP) IX Jatim (Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban) terkait proyek-proyek yang diduga bermasalah di wilayah Bojonegoro pada 2005 lalu.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro yang kala itu dijabat Syarif Usman menyatakan siap menindaklanjuti temuan anggota DPRD Jatim DP IX tersebut. "Kita siap menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan DPRD Jatim," tegas Arif kepada wartawan koran ini.
Menudut dia, selama ini, khususnya sebelum DPRD Jatim mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan proyek itu, pihaknya tidak pernah diajak koordinasi oleh DPRD Jatim. Termasuk, tentang data-data proyek yang didanai APBD Jatim maupun APBN. "Karena itu, bisa saja hal itu (dugaan banyaknya proyek di lingkungan pemkab) terjadi," ujarnya.
Komisi D, lanjut Arif, berharap DPRD Jatim mau bersikap terbuka mengenai tengara banyak nya proyek yang rawan penyimpangan tersebut. Menurut dia, jika DPRD Jatim mau terbuka, mestinya mereka menunjukkan proyek-proyek itu di bagian mana. Dengan demikian, Komisi D DPRD Bojonegoro bisa segera menindaklanjuti. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana