BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kuota fasilitasi merek melalui dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker) berkurang tahun ini. Hanya menjadi 200 kuota dibanding tahun lalu sebanyak 347 kuota.
Alasannya menyesuaikan kebutuhan pelaku industri kecil menengah (IKM). ‘’Fasilitasi merek ditujukan untuk pelaku usaha IKM,’’ tutur Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Disperinaker Bojonegoro Murty Asih Fatima, Senin (11/2).
Murty mengatakan, kuota merek tahun ini berbeda dari sebelumnya. Dialokasikan sejumlah 200 kuota. Sedangkan, pada 2024 sebanyak 347 kuota.
Alasannya, menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha atau IKM. ‘’Kalau tahun kemarin disesuaikan dengan Hari Jadi Bojonegoro (HJB). Tahun ini disesuaikan dengan kebutuhan,’’ lanjutnya.
Dia menuturkan, penyesuaian kuota berdasar kebutuhan didasari rerata realisasi fasilitasi. Sebab, pada 2024 realisasi sekitar 200 kuota dan tersisa lebih dari 100 kuota.
Sementara itu, untuk anggaran masih sama. Rp 500 ribu per kuota. Artinya total anggaran sejumlah Rp 100 juta. ‘’Masih sama. Tahun ini 200 kuota dikalikan Rp 500 ribu per IKM,’’ imbuhnya.
Ketua Paguyuban Kartini Mandiri Yeni Supriati menambahkan, belum semua pelaku IKM di bawah paguyubannya mendaftarkan merek. Rerata alasannya karena anggota baru dan judul diajukan tertolak karena sama dengan merek lain. Sehingga harus daftar ulang. ‘’Ada yang sudah ada yang belum (mendaftarkan merek). Biasanya selalu memanfaatkan fasilitasi dinas,’’ kata pemilik merek Endereze itu.
Padahal, lanjut dia, merek merupakan hal penting saat berjualan. Karena menjadi ajang promosi dan menunjukkan bahwa produk sudah memiliki legalitas termasuk merek dagang. ‘’Saya juga tertolak. Awalnya brand Enderese tertolak. Nggak tahu mengapa, mungkin dari logo, banyak warna, atau sulit penyebutannya,’’ pungkas dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana