BOJONEGORO, Radar Bojonegoro –Pemkab sudah menganggarkan Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan dan jembatan poros Ngambon-Pasar Dawe, dan Napis-Margomulyo (Watujago). Pagu anggarannya sekitar Rp 60 miliar.
Pagu itu sudah tercantum dalam APBD 2023, namun tak terserap. Berharap bisa terbayarkan di tahun anggaran 2024 ini.
Sedangkan, berdasar informasi diterimanya, tahapan proyek sampai pada penyerahan hasil pengukuran dari badan pertanahan nasional (BPN). ‘’Yang mengerjakan pemerintah pusat, namun untuk pengadaan tanah diserahkan ke pemkab (penmerintah kabupaten),” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Retno Wulandari kemarin (20/3).
Menurut Retno, tidak maksimalnya serapan APBD 2023 tidak hanya datang dari satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Belanja tidak maksimal karena program pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan wilayah barat tidak terealisasi. ‘’Sisa serapan terbesar dari pengadaan tanah wilayah barat,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, pagu anggaran dinas PUBMPR pada 2023 sebesar Rp 1,36 triliun. Terealisasi senilai Rp 1,22 triliun atau 89,4 persen. Artinya belum maksimal sesuai pagu dipasang.
Karena beberapa proyek belum selesai dikerjakan. Yakni sekitar delapan titik pekerjaan sebelumnya belum rampung hingga akhir Desember lalu. ‘’Namun, kami kesempatan untuk melanjutkan. Alhamdulillah sudah selesai sekarang,” bebernya.
Retno mengungkapkan, total nilai kontrak delapan titik pengerjaan tersebut yakni Rp 16 miliar. Sedangkan, Rp 2 miliar di antaranya belum terbayarkan. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari