BLORA, Radar Bojonegoro - DPRD Blora berupaya memfokuskan APBD 2024 untuk peningkatan layanan masyarakat. Terutama sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan. Besaran APBD 2024 diperkirakan sebesar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,5 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, masalah kesejahteraan pengawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) masih menjadi catatan penting yang perlu dianggarkan pad 2024. Sebab, honor mereka masih jauh dari kata layak.
‘’Tahun ini ada program satu desa dua sarjana dan kartu Blora Pintar yang sudah diluncurkan. Namun, itu sebenarnya tidak muncul dalam pembahasan anggaran tapi agendanya ada. Ini kan yang jadi masalah dalam fungsi budgeting kami. Tapi, jika itu sesuai visi misi pemkab tidak masalah. Harus dikoordinasikan agar programnya tepat sasaran ke yang membutuhkan,’’ ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, saat ini sektor pendidikan di Blora masih rendah. Untuk meningkatkan itu, pihaknya mengupayakan dengan mendongkrak pembenahan jenjang pendidikan dengan usia tertentu. ‘
’Usia di atas 24 tahun yang jenjang pendidikannya rendah dianggarkan ikut pendidikan non formal. Sudah kami diskusikan dengan dinas terkait. Kebanyakan 24 tahun ke atas yang jenjangnya masih rendah. Di bawah 24 tahun itu sudah ada dari APBN. yang belum di APBN di anggarkan di APBD,’’ jelasnya.
Sektor kesehatan dan sosial juga menjadi fokus. Pihaknya mengejar indeks universal health coverage (UHC) yang saat ini masih di bawah poin nasional. ‘’Tahun ini naik 10 persen jadi 83 persen. UHC nasional targetnya 95 persen. Kami coba fokuskan anggaran ke UHC,’’ jelasnya.
Masyarakat miskin yang punya hak-hak sosial difasilitasi kartu indonesia sehat (KIS). Untuk mengejar UHC disediakan anggaran Ro 28 miliar.
‘’Keuntungannya bila bisa sampai indeks UHC 95 persen nantinya ada warga yang belum punya KIS dan diharus mendadak dirawat RS, bisa mengurus 1 x 24 jam. Kalau belum UHC nasional bisa dua minggu,’’ tuturny
Fasilitas kesehatan di desa juga perlu perhatian. (adv)
Editor : M. Yusuf Purwanto