Setiap Tahun Terjadi Banjir dan Kekeringan 

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Hari Jadi Bojonegoro sudah mendekati 349 tahun di 2026 ini. Namun, banjir dan kekeringan masih mengintai setiap tahun.

Pemangku kebijakan Kabupaten Bojonegoro diminta segera merumuskan solusi jangka panjang bencana langganan, karena banjir dan kekeringan terjadi setiap tahun.

Saat musim hujan, terjadi banjir bandang, banjir akibat luapan sungai, dan genangan di jalan dan permukiman.

Baca Juga: Kebakaran Lahan di Jalur Pipa Gas EMCL, Diduga Akibat Bakar Sampah

Sebaliknya, saat musim kemarau seperti sekarang ini, terjadi kekeringan dan baru sebatas solusi jangka pendek, dengan pengiriman air bersih.

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro telah memanggil instansi terkait, mulai organisasi perangkat daerah (OPD) dari dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (PKPCK), badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA), Balai Besar Bengawan Solo (BBWS), badan riset dan inovasi daerah (brida), perhutani, hingga Perumda Tirta Buana dalam rapat kerja digelar Selasa (6/10).

‘’Kami membahas kebencanaan di Bojonegoro, semuanya termasuk kekeringan. Bagaimana solusi jangka panjangnya, tidak hanya jangka pendek. Seperti struktur air bersih. Karena kekeringan ini rutin terjadi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto.

Dia mendesak ada mitigasi dari pemerintah kabupaten (pemkab) melibatkan lintas sektoral. Sebab, di tahun depan maupun 2028 tidak ada lagi bencana di Kota Migas ini.

Baca Juga: Kerugian Kebakaran di Bojonegoro Tahun Ini Senilai Rp 15 M, Jumlah Petugas Pemadam Tak Ideal

‘’Dari rapat ini kami mengidentifikasi ada lima bencana rutin yang perlu penanganan. Tidak hanya kekeringan tapi juga banjir kota, banjir bandang, hingga puting beliung. Ini perlu kajian mendalam, salah satunya kami merekomendasikan untuk membentuk satuan tugas atau satgas kebencanaan,” lanjut politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Satgas tersebut, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak sehingga mendatangkan sejumlah OPD dan instansi vertikal. Setiap OPD memiliki tim kebencanaan sendiri, namun berjalan masing-masing dan dinilai kurang efektif. ‘’Ini perlu kerja sama, kolabroasi,” ujar dia.

Pria menjabat Ketua DPD Golkar Bojonegoro itu menambahkan, berdasar rapat kerja digelar di ruang Komisi C itu telah dipetakan ada sebanyak 157 dusun di 81 desa yang tersebar di 21 kecamatan mengalami dan berpotensi terdampak bencana kekeringan.

‘’Sehingga harus dipetakan bersama kebutuhannya. Misal jaringan PDAM hingga sumur bor. Ini nanti yang akan kami integralkan di satgas kebencanaan,” pungkas dia. (yna/msu)

Editor : Hakam Alghivari