Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Y
BAHAS REGULASI: Pemkab Bersama DPRD membahas regulasi di ruang paripurna, raperda dana abadai gagal dibahas. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)
BAHAS REGULASI: Pemkab Bersama DPRD membahas regulasi di ruang paripurna, raperda dana abadai gagal dibahas. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana abadi lingkungan tahun ini. Alasannya, terkendala kemampuan fiskal daerah di mana postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami penurunan. 

Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro Sudiyono mengatakan, dari total sebelas program perencanaan pembentukan peraturan daerah (propemperda), satu raperda tak terbahas.

Kini, sedang membahas lima raperda. Meliputi perubahan kedua peraturan daerah (perda) tentang kepala desa; perubahan perda tentang badan permusyawaratan desa (BPD); dan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya raperda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Raperda tentang Pembangunan Industri Kawasan 2024-2044. Sedangkan, lima raperda lainnya rampung dibahas. "Insyaallah (propemperda) terbahas semua kecuali dana abadi lingkungan," ujar Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Dia melanjutkan, hal tersebut sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan bapemperda karena fiskal APBD turun. Saat disinggung kemungkinan pembahasan tahun depan, Sudiyono mengatakan, belum bisa memastikan. Masih harus menunggu pagu dana abadi pendidikan terpenuhi.

Advertisement

"Kita tunggu nanti setelah dana abadi pendidikan berkelanjutan terpenuhi pagunya," beber Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro itu. (yna/msu)

Advertisement
Editor : Farhan Reza Ardiansyah
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer