RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM– Penanganan stunting masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Tahun ini pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp244,8 juta untuk bantuan sosial (bansos) stunting. Dana tersebut akan disalurkan kepada 102 anak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Setiap anak akan menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta yang dicairkan dalam empat tahap, atau setiap tiga bulan sekali, selama satu tahun.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Zunaidi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting.
"Bantuan stunting diberikan kepada 102 anak. Setiap anak menerima Rp2,4 juta sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp244,8 juta," ujarnya kepada Radar Bojonegoro.
Sebelum menetapkan penerima manfaat, Dinsos melakukan verifikasi dan pemadanan data guna memastikan bantuan tepat sasaran. Proses tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan dengan mengacu pada data terbaru kasus stunting dan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Pemkab Bojonegoro Pertimbangkan Bansos Keluarga Miskin Terancam Dicabut Jika Anaknya Tidak Sekolah
Berdasarkan hasil verifikasi pada pertengahan 2025, Dinas Kesehatan mencatat terdapat 1.320 anak stunting. Setelah dipadankan dengan data KPM PKH yang memiliki balita, ditemukan 118 calon penerima bansos stunting untuk 2026 dan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dinsos kemudian kembali melakukan pemutakhiran data pada akhir 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan periode Desember 2025, jumlah anak stunting menurun menjadi 1.186 anak. Setelah dilakukan pemadanan ulang dengan data PKH, sebanyak 102 anak dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bansos stunting tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Heriyanto, menegaskan validitas data menjadi kunci utama keberhasilan program penanganan stunting. Karena itu, Dinsos terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping PKH, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan angka stunting di Bojonegoro.
"Validitas data menjadi fondasi utama agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Bojonegoro sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting," tegasnya. (ewi/zim)
Editor : Hakam Alghivari