RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Program MBG menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Mulai aktivis hingga partai politik (parpol). Menegaskan pentingnya evaluasi program tersebut. Harus ada kajian akademis dan data-data yang jelas.
"Kalau melihat demo hari ini (kemarin, red) seperti dipaksakan. Agak tidak masuk akal ketika yang demo diklaim dari UMKM, petani, dan pedagang kecil lainnya. Karena mereka sama sekali tidak terakomodir di MBG," ujar Anggun Sofia Ardila salah satu aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dia mempertanyakan, kalau yang demo relawan apa motif sebenarnya. Apakah sekadar tidak ingin kehilangan pekerjaan atau bagaimana.
"Sebenarnya program layak diteruskan, tapi khusus daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah dengan banyak kasus stunting," ujar dia.
Seharusnya, lanjut Anggun, pelaksanaanya bukan swasta melainkan puskesmas yang secara jelas paham standar gizi. Juga, mengklasifikasikan daerah stunting mulai terburuk sampai normal dengan kategori 1-5.
"Awasi ketat penggunaan sana MBG, audit keuangannya, dan ganti kepalanya dengan yang berlatar belakang linear dengan jabatan," ujar dia.
Terpisah, Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro Donny Bayu Setiawan turut menanggapi sejumlah polemik program pusat tersebut. Menurutnya, program MBG mungkin bertujuan baik, meski bukan program yang sangat penting. "Mengingat soal makan siang, selama ini orang tua sudah bisa memberikan untuk anak-anak mereka," tegas Donny.
Dia menuturkan, hendaknya tidak mengorbankan kepentingan lainnya. Misal anggaran pendidikan. Dia menuntut, memperbaiki pendidikan yang dinilai lebih penting, baik untuk perbaikan gedung sekolah rusak hingga kesejahteraan guru dan honorer.
"Bahwa sangat penting dilakukan pendataan ulang supaya yang menerima MBG betul-betul yang membutuhkan. Bukan di-antem kromo seperti selama ini. Kalau dipaksakan semua diberi MBG justru tidak efisien," tandas Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.
Kalau mau jujur, beber dia, banyak realitas di lapangan. Banyak menu MBG tidak dikonsumsi anak-anak sekolah dengan berbagai alasan.
Seperti makanan sudah basi hingga nenu tidak layak sehingga dibawa pulang untuk dimakan ternak. "Hal ini jelas berbeda dari tujuan awal, sungguh jauh panggang dari api," ujar dia.
Baca Juga: Soroti Tata Kelola Pelaksanaan MBG
Donny melanjutkan, tata kelola dan distribusi MBG menganggu jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM).
Menurut dia, guru yang selama ini sudah banyak tugas masih harus dibebani dengan membagikan ransum, mengawasi, termasuk beres-beres ransum. Belum kalau ada keracunan.
"Sehingga sebenarnya bukan soal dilanjutkan atau tidak program MBG, tapi kajian akademis dan data-datanya harus diperjelas dulu. Sebab, MBG ini bersumber dari uang rakyat," ujar dia.
Prinsipnya, program MBG dengan anggaran ratusan triliun perlu dievaluasi dari hulu sampai hilir.
Mesti dicari solusi supaya keberadaan program tidak mengganggu pendidikan, tidak mengorbankan pedagang kecil yang mangkal di sekitar sekolah, hingga bagaimana MBG melibatkan kantin sekolah atah orang tua wali murid.
"Termasuk yang tidak kalah penting menutup celah korupsi dalam program MBG ini," tegas dia. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko