Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program MBG Dinilai Terlalu Memaksa  

Y
SOUND HOREG: Peserta aksi MBG membawa pengeras suara di atas pickup dan truk.
SOUND HOREG: Peserta aksi MBG membawa pengeras suara di atas pickup dan truk.

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Program MBG menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Mulai aktivis hingga partai politik (parpol). Menegaskan pentingnya evaluasi program tersebut. Harus ada kajian akademis dan data-data yang jelas.

"Kalau melihat demo hari ini (kemarin, red) seperti dipaksakan. Agak tidak masuk akal ketika yang demo diklaim dari UMKM, petani, dan pedagang kecil lainnya. Karena mereka sama sekali tidak terakomodir di MBG," ujar Anggun Sofia Ardila salah satu aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dia mempertanyakan, kalau yang demo relawan apa motif sebenarnya. Apakah sekadar tidak ingin kehilangan pekerjaan atau bagaimana.

Advertisement

"Sebenarnya program layak diteruskan, tapi khusus daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah dengan banyak kasus stunting," ujar dia. 

Seharusnya, lanjut Anggun, pelaksanaanya bukan swasta melainkan puskesmas yang secara jelas paham standar gizi. Juga, mengklasifikasikan daerah stunting mulai terburuk sampai normal dengan kategori 1-5.

Advertisement

"Awasi ketat penggunaan sana MBG, audit keuangannya, dan ganti kepalanya dengan yang berlatar belakang linear dengan jabatan," ujar dia.

Terpisah, Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro Donny Bayu Setiawan turut menanggapi sejumlah polemik program pusat tersebut. Menurutnya, program MBG mungkin bertujuan baik, meski bukan program yang sangat penting. "Mengingat soal makan siang, selama ini orang tua sudah bisa memberikan untuk anak-anak mereka," tegas Donny.

Dia menuturkan, hendaknya tidak mengorbankan kepentingan lainnya. Misal anggaran pendidikan. Dia menuntut, memperbaiki pendidikan yang dinilai lebih penting, baik untuk perbaikan gedung sekolah rusak hingga kesejahteraan guru dan honorer.

"Bahwa sangat penting dilakukan pendataan ulang supaya yang menerima MBG betul-betul yang membutuhkan. Bukan di-antem kromo seperti selama ini. Kalau dipaksakan semua diberi MBG justru tidak efisien," tandas Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.

Kalau mau jujur, beber dia, banyak realitas di lapangan. Banyak menu MBG tidak dikonsumsi anak-anak sekolah dengan berbagai alasan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siswa Keracunan MBG Bertambah, SPPG Tutup Blora Diberhentikan 20 Hari

Siswa Keracunan MBG Bertambah, SPPG Tutup Blora Diberhentikan 20 Hari

Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)  Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, kembali menjadi sorotan.

Dua SPPG di Bojonegoro Terpaksa Tutup, Dipicu Dana Pusat Tersendat

Dua SPPG di Bojonegoro Terpaksa Tutup, Dipicu Dana Pusat Tersendat

Memasuki 2026, laporan kembali muncul di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, pada 15–16 April 2026. Sebanyak 17 penerima manfaat dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG yang berasal dari SPPG Plesungan 2.

MPPA Blora Desak MBG Tak Ganggu Sekolah

MPPA Blora Desak MBG Tak Ganggu Sekolah

Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) mendorong evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer