RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM– Kritik terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Sekretaris KPI Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah, mengatakan pada awalnya ia mendukung program MBG karena dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
Baca Juga: Radar History: Bensin Langka di Tiga Kabupaten, Terjadi di Juni 2005 Lalu
"Awalnya saya setuju dengan program ini. Masih banyak anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan karena orang tuanya sudah bekerja sejak pagi. Dalam kondisi seperti itu, MBG bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka," ujarnya, kemarin (21/6).
Namun, menurut Hima, berbagai persoalan mulai bermunculan seiring berjalannya program. Ia menyoroti munculnya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pihak sehingga memunculkan dampak berantai bagi masyarakat.
"Efek dominonya yang paling terasa adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi harga-harga terus meningkat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil," katanya.
Selain itu, Hima menilai pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program MBG mulai bergeser dari tujuan awal yang diklaim akan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sejumlah penyedia justru berasal dari kalangan politisi atau pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
"Awalnya MBG digadang-gadang akan melibatkan UMKM dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak seperti yang dijanjikan. Menurut saya, itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan awal program," ungkapnya.
Baca Juga: Dapur MBG di Blora Bersebelahan dengan Kandang Ayam Disidak
Ia juga menilai sebagian pengelola dapur kurang menunjukkan respons yang baik terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi persepsi publik terhadap program MBG.
Hima turut menyoroti polemik pelaksanaan program saat masa libur sekolah. Menurutnya, perbedaan kebijakan di sejumlah daerah menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola program.
"Anak-anak sedang libur, tetapi program tetap dipaksakan berjalan. Ketika muncul aturan penghentian selama libur, justru ada yang menolak. Ini menunjukkan masih ada yang perlu dibenahi," ujarnya.
Ia juga mengaku prihatin dengan sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dan dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.
"Sudah banyak kasus keracunan yang membuat orang tua waswas. Mereka menjadi khawatir ketika anak-anak menerima makanan dari program tersebut," katanya.
Karena itu, Hima meminta pemerintah melakukan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, untuk sementara waktu, ia menilai program tersebut sebaiknya dihentikan hingga tata kelolanya benar-benar diperbaiki.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pengelolaan program diberikan kepada pihak sekolah. Dengan demikian, pengawasan terhadap kualitas makanan maupun proses distribusi dinilai dapat dilakukan lebih optimal.
"Kalau pemerintah benar-benar ingin meningkatkan gizi anak-anak, menurut saya pengelolaannya bisa diserahkan kepada sekolah. Dengan begitu, menu yang diberikan lebih terkontrol dan sesuai kebutuhan siswa," tutur perempuan asal Kecamatan Dander tersebut.
Sementara itu, salah seorang relawan MBG di Bojonegoro mengatakan, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempatnya dihentikan sementara selama masa libur sekolah, yakni sekitar tiga pekan. Penghentian tersebut juga berlaku bagi penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Sekolah libur, kami juga libur. B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) juga ikut libur. Kalau distribusi normal, jumlahnya sekitar 3.000 porsi setiap hari," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro berencana menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro hari ini (22/6). Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 peserta.
Dalam aksinya, mereka membawa empat tuntutan, yakni mendukung keberlanjutan program MBG, mendesak penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat korupsi, meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, serta mendorong penguatan pengawasan publik dalam pelaksanaannya. (yna/zim)
Editor : Hakam Alghivari