RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pengawasan program pengentasan kemiskinan digelontorkan pemerintah kabupaten (pemkab) harus ditingkatkan.
SDM keluarga penerima manfaat (KPM) harus ditingkatkan.Mulai program gerakan beternak ayam petelur mandiri (gayatri), domba kesejahteraan, hingga kolam lele keluarga (kolega).
Namun, banyak KPM maupun pihak desa mengeluh tentang pengelolaan, khususnya ketergantungan pakan pabrikan hingga pemasaran.
Kepala Desa (Kades) Banjarejo, Kecamatan Sumberrejo Moch. Sahroni mengatakan, kondisi terkait program gayatri di daerahnya aman.
Belum ada temuan atau kasus memperjualbelikan kandang maupun ayamnya. Namun, berbeda dengan program bantuan lainnya, domba kesejahteraan.
Sekitar dua KPM menjual kambingnya. Beralasan sudah tidak sepadan antara harga jual dan biaya dikeluarkan untuk perawatan.
"Ada yang jual kambing, alasannya sudah tidak sumbut (sepadan, red) antara harga dan cost yang dikeluarkan peternak. Tapi ini tidak semua. Dari 12 KPM mungkin ada dua di antaranya," beber dia.
Disinggung perihal adanya hukuman bagi KPM, menurut Sahroni, tidak sampai diminta mengembalikan. Mungkin, karena alasan bisa diterima. "Ini menerima program ya antara 2023/2024 kalau tidak salah," imbuh dia.
Sementara itu, Kades Meduri, Kecamatan Margomulyo Hariyono mengatakan hal senada terkait program gayatri. Belum ada informasi penjualan kandang beserta ayam bantuan itu selama ini.
Hanya, para KPM tengah kebingungan bagaimana cara menjual telurnya. Karena harga anjlok tidak mencukupi membeli pakan.
Baca Juga: PKK Bojonegoro Luncurkan Program Gayatri, Cantika Wahono Dorong Keluarga Mandiri dan Cukup Gizi
"Bahkan, ada yang terkumpul sampai 25 kg (kilogram). Mohon maklum karena di desa kurang berminat konsumennya. Daripada untuk mengonsumsi lebih baik buat sangu (uang saku, red) anak sekolah dan makan," ujarnya.
Menurut dia, KPM adalah warga miskin maka tidak bisa menggunakan biaya pribadi untuk menutup kekurangan. Sehingga pakan berkurang menjadikan telur berukuran relatif kecil dan jarang diminati tengkulak.
"Kalau dijual ke tetangga lingkungan juga sudah, karena orang desa beli telurnya hanya saat hajatan atau selamatan kenduri dan acara-acara tertentu," beber dia.
Dia menambahkan, di Desa Meduri ada 20 KPM gayatri bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta 28 KPM dari dana desa (DD). Sedangkan, untuk domba kesejahteraan ada enam KPM di 2025 dan 15 KPM di 2026. "Total ada 21 KPM," katanya.
Baca Juga: Disnakkan Bojonegoro Matangkan SE Pembelian Telur Program Gayatri
Terpisah, Kades Kalisari, Kecamatan Baureno Chotibul Umam mengaku, program gayatri maupun domba sejahtera di desanya aman. Tak ada temuan KPM memperjualbelikan hewan ternak. "Alhamdulillah program tersebut masih berjalan baik. Belum ada KPM yang menjual ayam beserta kandangnya," kata dia. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko