RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rencana pengeboran sumur untuk pertanian yang sebelumnya 128 titik, tersisa 53 titik yang lolos verifikasi dari proyek yang dianggarkan dari sharing anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Untuk dana bersumber APBN awalnya 128 titik, tapi yang lolos proses adminitrasi ada 53 titik," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Zainal Fanani.
Menurut dia, sektor pertanian di Kota Ledre ini sebagian besar merupakan wilayah nonirigasi. Rinciannya 41 persen pertanian irigasi dan sisanya nonirigasi.
Sehingga, salah satu upaya untuk mengantisipasi kekeringan atau gagal panen diadakan program pembangunan sumur bor di lahan pertanian tahun ini.
Untuk proyek sumur bor yang dianggarkan di APBD sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebanyak 92 titik. Namun, rencana berubah menjadi 400 sumur bor menggunakan solar cell atau panel surya.
Baca Juga: DKPP Bojonegoro Pasang Target Bangun 400 Sumur Bor, tapi Masih Konsultasi ke Kejari
Namun, itu belum bisa direalisasikan saat ini dan berencana dianggarkan kembali di perubahan APBD (P-APBD). Anggaran awal Rp 19 miliar.
"Masih terkendala persetujuan. Izin pengambilan air tanah yang sulit. Kami tanya ESDM pusat katanya di ESDM provinsi, kemudian di ESDM provinsi katanya di ESDM pusat. Kemudian, di badan geologi," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro menilai Bojonegoro saat hujan kebanjiran, saat kemarau kekeringan. Sehingga, kedepan harus diantisipasi khususnya bencana kekeringan mengintai sektor pertanian.
Karena berdampak gagal panen. Pemerintah kabupaten (pemkab) wajib turun tangan mencari solusi dan memitigasi sebelum kejadian.
"Ini harus diantisipasi. Kita harus fokus ketahanan pangan, berapa anggarannya untuk ketahanan pangan dan untuk apa saja," tanya Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Donny Bayu.
Menurut Donny, jangan sampai pemkab atau pihak terkait baru ramai-ramai saat kejadian masalah pertanian. Harus diantisipasi lebih dulu. "Jangan ramai-ramai kalau sudah terjadi, tapi harus diantisipasi," ujar politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) itu.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyaasmi menambahkan, sulitnya perizinan sumur bor, berjanji akan bersurat ke instansi terkait. "Ini tolong dipastikan lagi ke mana, badan geologi atau mana kami siap untuk bersurat," tandas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana